Kudus, ANTARA JATENG - Sebanyak 232 dari 309 paket kegiatan yang didanai APBD Kudus 2017 di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga Juli 2017 selesai proses lelang.
Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Heru Subiyantoko di Kudus, Selasa, mengatakan hingga 31 Juli 2017 tercatat ada 309 paket yang menjadi kewenangan ULP untuk melakukan pemilihan penyedia jasa yang diterima.
Dari jumlah tersebut, kata Heru yang juga Ketua Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kudus, pagu anggarannya sebesar Rp393,28 miliar.
Sementara paket yang selesai proses lelang berjumlah 232 paket atau 74,29 persen, sedangkan sisanya masih dalam proses lelang.
Ratusan paket kegiatan yang selesai lelang tersebut berasal dari puluhan OPD di Kudus.
Terkait masih adanya puluhan paket kegiatan yang belum selesai lelang, kata dia, dalam waktu dekat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) akan mengadakan pertemuan kembali.
Sebelumnya, tim tersebut juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan semua OPD yang belum tuntas melakukan proses lelang kegiatan.
"Tercatat sudah empat kali digelar, sedangkan pekan ini kembali dijadwalkan," ujarnya.
Ia berharap masing-masing OPD segera menyelesaikan tahapan lelang kegiatan tersebut, mengingat saat ini sudah memasuki bulan delapan, sehingga dalam waktu dekat sudah memasuki masa pembahasan APBD Perubahan 2017.
Untuk kegiatan fisik yang membutuhkan waktu hingga tiga bulan, kata dia, bulan ini tentunya harus dimaksimalkan tahapan lelangnya, sehingga bulan berikutnya bisa mulai pelaksanaan.
"Mudah-mudahan, bulan Agustus 2017 semua paket kegiatan bisa selesai lelang," ujarnya.
Berdasarkan rencana umum pengadaan SKPD tahun anggaran 2017 hingga tanggal 31 Juli 2017, terdapat sebanyak 3.877 paket kegiatan dengan nilai Rp953,172 miliar.
Dari jumlah tersebut, paket kegiatan melalui swakelola sebanyak 2.021 paket dengan nilai Rp325,2 miliar dan 1.856 paket kegiatan melalui penyedia dengan nilai Rp627,969 miliar.
Dari 1.856 paket pekerjaan melalui penyedia, yang menjadi kewenangannya ULP dalam proses pemilihan penyedia jasa sebanyak 309 paket dengan nilai Rp393,284 miliar.
Berdasarkan data perkembangan laporan keuangan dan fisik OPD hingga 28 Juli 2017, tercatat realisasi fisik paling tinggi di Dinas Pertanian dan Pangan terealisasi hingga 30 Juni 2017 sebesar 66,04 persen.
Untuk OPD lainnya dengan anggaran yang cukup besar pencapaiannya bervariasi, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 11,69 persen, sedangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tercatat 41,85 persen.
