Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, menggencarkan Program Imunisasi Kejar guna meningkatkan cakupan imunisasi anak yang hingga saat ini baru mencapai 76,9 persen.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekalongan Puji Winarti di Pekalongan, Selasa, mengatakan Program Imunisasi Kejar merupakan upaya pemberian imunisasi kepada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal.

"Program ini ditargetkan mampu mengejar ketertinggalan imunisasi dan mencapai angka ideal guna membentuk kekebalan kelompok (herd immunity)," katanya.

Program Imunisasi Kejar, kata dia, mencakup seluruh jenis antigen seperti BCG, DPT, HB-Hib (yang melindungi dari difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, dan meningitis), polio, campak, rubella, rotavirus, hingga pneumokokus.

Ia menjelaskan Imunisasi Kejar adalah imunisasi yang diberikan kepada anak yang belum lengkap mendapatkan imunisasi yang seharusnya diberikan sehingga perlu dikejar ketertinggalan tersebut.

Didampingi Programmer Imunisasi Samsiyah Ratnawati, Puji Winarti mengungkapkan pentingnya imunisasi dalam membentuk kekebalan kelompok.

Apabila cakupan imunisasi tidak tinggi dan merata, kata dia, maka risiko terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi akan meningkat.

"Jika cakupan tidak tinggi dan merata, maka kekebalan kelompok tidak akan terbentuk, sehingga potensi kejadian yang tidak diinginkan bisa terjadi," katanya.

Menurut dia, pada 2025 jumlah sasaran Imunisasi Kejar tercatat sebanyak 3.535 anak dan ditargetkan pada tahun ini cakupan imunisasi dapat meningkat hingga 97 persen.

"Oleh karena itu kami mengerahkan seluruh tenaga kesehatan untuk melakukan pendataan dan validasi anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Pendataan kami lakukan secara aktif, petugas turun langsung untuk melakukan validasi anak-anak yang belum lengkap imunisasinya," ujar Puji Winarti.

Pelaksanaan Imunisasi kejar dilakukan sepanjang tahun di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, posyandu, rumah sakit, serta praktik bidan swasta.

"Seluruh laporan pelaksanaan akan terintegrasi dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait biaya karena layanan imunisasi dapat diakses secara gratis di puskesmas dan posyandu," katanya.

Baca juga: Dinkes Kudus ajak warga cegah penyebaran penyakit campak dengan imunisasi