Magelang (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang Adi Waryanto mengatakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam penanganan Tuberkulosis (TBC) di wilayah itu.

"Dengan adanya pemeriksaan kinerja ini, kami didorong untuk memperbaiki tata kelola penanganan TBC agar lebih terarah, sistematis, dan berdampak nyata bagi masyarakat," katanya dalam keterangan Bagian Prokompim Pemkab Magelang di Magelang, Rabu.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mendorong Pemkab Magelang untuk memperkuat perencanaan, pendataan, dan integrasi lintas sektor dalam upaya penanganan TBC.

Adi menyebutkan penanganan TBC tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terencana, terpadu, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Melalui perbaikan berkelanjutan dan penerapan praktik terbaik dari daerah lain, katanya, upaya penanganan TBC di Kabupaten Magelang dapat semakin optimal dan mendukung target nasional penuntasan TBC.

Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan masih adanya sejumlah kelemahan yang berpotensi menghambat efektivitas penanganan TBC di Kabupaten Magelang apabila tidak segera ditindaklanjuti.

Ia mengatakan hal tersebut dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Efektivitas Upaya Penuntasan TBC Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (hingga Triwulan I) di Gedung BPK RI Provinsi Jawa Tengah di Semarang.

"Penanganan TBC memerlukan komitmen yang kuat dan berkelanjutan, mulai dari perencanaan, pendataan kasus, hingga pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik," katanya.

Dia menjelaskan pemeriksaan kinerja ini sebagai bagian dari dukungan BPK terhadap program nasional penuntasan TBC.

Kabupaten Magelang menjadi salah satu daerah sampel untuk menilai progres pemerintah daerah melaksanakan upaya penanggulangan secara sistematis dan sesuai dengan regulasi, serta praktik terbaik yang berlaku.

BPK merekomendasikan Pemkab Magelang menyusun dan memperkuat dokumen perencanaan, termasuk standar operasional prosedur, serta meningkatkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat dalam penanganan TBC.



Baca juga: DPRD Kabupaten Magelang mendorong optimalisasi pengelolaan sampah