Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan pada badan layanan umum daerah (BLUD) bidang kesehatan untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.
"BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah," katanya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Senin.
Dengan begitu, kata dia, layanan yang diberikan BLUD bisa lebih efektif dan efisien, terutama di bidang kesehatan.
"Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri. Sehingga dapat menggunakan pendapatan secara optimal dan tidak banyak subsidi dari APBD," kata Sumarno.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng Muhdi mengatakan bahwa Jateng memiliki potensi belanja BLUD senilai Rp3,91 triliun.
Hal itu berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan barang (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023,
"Ini menunjukkan BLUD di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan nasional," katanya.
Dari total BLUD di Indonesia, kata dia, sebanyak 5.040 unit, dan 531 unit di antaranya berada di Jateng sehingga diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan.
Berdasakan "profilling" BLUD tahun 2023, kata dia, terdapat beberapa isu yang memerlukan tindak lanjut, di antaranya perlu penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD.
"Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD yang perlu meningkatkan pengetahuan dalam aspek perpajakan," katanya.
Baca juga: Pemkab Magelang dorong penerapan sistem informasi e-BLUD
"BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah," katanya Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Senin.
Hal tersebut disampaikannya saat Focus Group Discussion (FGD) bertema "Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng" di Gedung Gradhika, Semarang.
Menurut dia, BLUD diperbolehkan untuk menggunakan pendapatannya untuk membiayai operasionalnya secara langsung.Dengan begitu, kata dia, layanan yang diberikan BLUD bisa lebih efektif dan efisien, terutama di bidang kesehatan.
"Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri. Sehingga dapat menggunakan pendapatan secara optimal dan tidak banyak subsidi dari APBD," kata Sumarno.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng Muhdi mengatakan bahwa Jateng memiliki potensi belanja BLUD senilai Rp3,91 triliun.
Hal itu berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan barang (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023,
"Ini menunjukkan BLUD di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan nasional," katanya.
Dari total BLUD di Indonesia, kata dia, sebanyak 5.040 unit, dan 531 unit di antaranya berada di Jateng sehingga diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan.
Berdasakan "profilling" BLUD tahun 2023, kata dia, terdapat beberapa isu yang memerlukan tindak lanjut, di antaranya perlu penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD.
"Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD yang perlu meningkatkan pengetahuan dalam aspek perpajakan," katanya.
Baca juga: Pemkab Magelang dorong penerapan sistem informasi e-BLUD