Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kudus untuk meningkatkan penyerapan anggarannya, karena hingga bulan keenam tingkat penyerapannya belum optimal.
"Hasil rapat pimpinan sebelumnya, penyerapan anggaran 2023 baru sekitar 34,44 persen. Seharusnya bulan Juni atau bulan keenam ini sudah mencapai angka 40 persen lebih," kata Bupati Kudus Hartopo saat dimintai tanggapannya soal penyerapan APBD 2023 di Kudus, Jumat.
Ia mengatakan, untuk memacu penyerapan anggaran agar semakin besar, pihaknya merencanakan menggelar rapat pimpinan setiap dua pekan sekali.Rapat pimpinan diharapkan bisa memantau progres dari masing-masing OPD.
"Kami mencatat masih banyak program kegiatan yang belum terlaksana, terutama yang penunjukan langsung," ujarnya.
Nantinya, kata dia, masing-masing OPD juga diminta menyampaikan laporan program kegiatannya, terutama program kegiatan skala prioritas.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, penyerapan anggaran per 20 Juni 2023 sebesar Rp817,78 miliar atau 34,44 persen dari total anggaran belanja Rp2,37 miliar.
Anggaran selama 2023 sebesar Rp2,37 triliun digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus. Di antaranya digunakan untuk pos belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.
Untuk pos belanja operasi nilainya sebesar Rp1,78 triliun, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp317,74 miliar. Kemudian belanja tak terduga nilainya Rp6,29 miliar dan belanja transfer sebesar Rp270,15 miliar.
Sementara realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja operasi mencapai Rp655,93 miliar atau 36,84 persen, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp39,56 miliar atau 12,45 persen. Untuk pos belanja tak terduga terealisasi 14,02 persen dan belanja transfer sebesar 44,94 persen.
Dari puluhan OPD di Kabupaten Kudus persentase realisasi penyerapan tertinggi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kudus sebesar 77,14 persen dari total anggaran yang diterima sebesar Rp59,86 miliar, sedangkan OPD dengan anggaran cukup besar penyerapan masih rendah dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah baru 11.62 persen dari anggaran Rp62,71 miliar.
"Hasil rapat pimpinan sebelumnya, penyerapan anggaran 2023 baru sekitar 34,44 persen. Seharusnya bulan Juni atau bulan keenam ini sudah mencapai angka 40 persen lebih," kata Bupati Kudus Hartopo saat dimintai tanggapannya soal penyerapan APBD 2023 di Kudus, Jumat.
Ia mengatakan, untuk memacu penyerapan anggaran agar semakin besar, pihaknya merencanakan menggelar rapat pimpinan setiap dua pekan sekali.Rapat pimpinan diharapkan bisa memantau progres dari masing-masing OPD.
"Kami mencatat masih banyak program kegiatan yang belum terlaksana, terutama yang penunjukan langsung," ujarnya.
Nantinya, kata dia, masing-masing OPD juga diminta menyampaikan laporan program kegiatannya, terutama program kegiatan skala prioritas.
Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus, penyerapan anggaran per 20 Juni 2023 sebesar Rp817,78 miliar atau 34,44 persen dari total anggaran belanja Rp2,37 miliar.
Anggaran selama 2023 sebesar Rp2,37 triliun digunakan untuk membiayai sejumlah kegiatan di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Kudus. Di antaranya digunakan untuk pos belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer.
Untuk pos belanja operasi nilainya sebesar Rp1,78 triliun, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp317,74 miliar. Kemudian belanja tak terduga nilainya Rp6,29 miliar dan belanja transfer sebesar Rp270,15 miliar.
Sementara realisasi penyerapan anggaran untuk pos belanja operasi mencapai Rp655,93 miliar atau 36,84 persen, sedangkan pos belanja modal sebesar Rp39,56 miliar atau 12,45 persen. Untuk pos belanja tak terduga terealisasi 14,02 persen dan belanja transfer sebesar 44,94 persen.
Dari puluhan OPD di Kabupaten Kudus persentase realisasi penyerapan tertinggi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kudus sebesar 77,14 persen dari total anggaran yang diterima sebesar Rp59,86 miliar, sedangkan OPD dengan anggaran cukup besar penyerapan masih rendah dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah baru 11.62 persen dari anggaran Rp62,71 miliar.