Pemprov Jateng dukung pembebasan PBB bagi petani pertahankan sawah

Sabtu, 24 Januari 2026 23:05 WIB

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah Defransisco Dasilva Tavares. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi petani yang mempertahankan sawah atau lahan pertanian yang dimilikinya untuk target swasembada pangan 2026.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jateng Defransisco Dasilva Tavares, di Semarang, Sabtu, menyatakan Jateng saat ini menjadi salah satu penopang utama pangan nasional, dengan produksi padi menempati peringkat ketiga nasional pada 2025.

Ia menargetkan produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2026, meningkat dari realisasi 2025 yang mencapai 9,4 juta ton, kemudian produksi jagung juga ditargetkan naik menjadi 3,7 juta ton pipilan kering.

Namun, diakuinya bahwa tantangan besar datang dari terus menyusutnya luas sawah, yang dalam enam tahun terakhir telah berkurang puluhan ribu hektare akibat alih fungsi lahan.

"Potensi kita besar, tetapi tantangannya juga besar. Karena itu, 2026 kita siapkan langkah yang lebih agresif," katanya.

Berdasarkan data Distanak Jateng, Jateng kehilangan sekitar 62 ribu ha sawah sepanjang 2019-2024, dan bertambah 17 ribu ha pada 2025.

"Ini yang paling mengkhawatirkan. Bagaimana mau meningkatkan produksi kalau lahannya terus berkurang," katanya.

Untuk menekan laju alih fungsi lahan, Pemprov Jateng menerapkan kebijakan, yakni insentif diberikan kepada petani yang mempertahankan sawah, antara lain berupa pembebasan PBB yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Sebaliknya, alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan akan dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengalihfungsian sawah beririgasi teknis juga diwajibkan menyediakan lahan pengganti tiga kali lipat dari luas yang dialihfungsikan.

"Kalau tidak beralih fungsi harus ada insentif sebagai bentuk penghargaan. Namun jika beralih fungsi tanpa izin tim tata ruang, maka ada disinsentif dan sanksi," katanya.

Sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah bahkan telah menerapkan kebijakan PBB Rp 0 bagi lahan sawah yang tidak dialihfungsikan.

Upaya peningkatan produksi juga dilakukan melalui pemulihan produktivitas di sedikitnya 12 kabupaten, antara lain Cilacap, Kebumen, Brebes, Demak, Grobogan, dan Pati.

Daerah-daerah tersebut memiliki produktivitas di bawah rata-rata provinsi, yakni 5,6 ton per ha sehingga menjadi prioritas pendampingan, serta indeks pertanaman didorong minimal dua kali tanam per tahun.

Ia mengatakan sinkronisasi data produksi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) juga diperkuat mengoptimalkan jaringan irigasi bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), serta meningkatkan perlindungan tanaman dari dampak perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman.

"Kami berharap petani semakin bersemangat. Pertanian itu menjanjikan, dan menjadi kunci ketahanan pangan nasional," ujarnya.