Semarang (ANTARA) - Jawa Tengah memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-28 secara sederhana, terbatas, dan diisi dengan Tilik Kampung KB secara virtual yang berada di Kabupaten Wonosobo, Sabtu (3/7).
Peringatan Harganas di Jateng yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Wonosobo dengan tajuk Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Ganjar Pranowo; Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Widwiono; dan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani. Sedangkan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat hadir secara langsung tempat acara.
Pilihan penyelenggaran kegiatan yang mengusung konsep Tilik Kampung KB secara virtual dan memilih Wonosobo dikarenakan, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah di Jateng dengan prevalensi stunting dan pernikahan usia anak yang tinggi.
Terkait stunting, Gubernur Jawa Tengah mengaku khawatir adanya penambahan kasus di masa pandemi saat ini, karena terabaikannya gizi balita dan ibu hamil. Apalagi data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 156.549 balita yang mengalami stunting dari hasil pengukuran terhadap 1.074.641 balita pada Februari 2021.
"Saya khawatir asupan gizi khususnya pada ibu hamil pada saat pandemi ini terabaikan, maka yuk jogo tonggonya digerakkan, yuk kita data semua yang hamil, yuk kita bantu. Nggak sulit tiap hari makan telur, dikasih vitamin, tidak sulit agar kemudian bisa kita cegah," katanya.
Menurutnya kekhawatiran tersebut beralasan sebab pada semester I tahun 2020, angka kematian ibu mencapai 238 kasus, angka kematian bayi 2.310 kasus, sedangkan angka kematian balita 2.691 kasus.
Baca juga: Jateng borong penghargaan Program Bangga Kencana 2021
Dari aspek kualitas sumber daya manusia, lanjutnya, pandemi juga memukul tiga komponen utama pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) yakni menurunkan kualitas kesehatan, menurunkan pendapatan per kapita, dan menurunkan kualitas pendidikan yang dalam jangka panjang hal tersebut dapat mempengaruhi degradasi kualitas SDM.
Ganjar menyebutkan sejumlah strategi penanganan stunting di Jateng di antaranya, pendekatan Continuum of Care dan Life Cycle untuk mengawal setiap tahap hidup manusia, melakukan pendekatan keluarga, menyiapkan remaja sehat, pemberian tablet tambah darah remaja putri, serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin.
"Pendidikan seks penting bapak ibu, agar anak-anak tidak mencari secara liar dan pendidikan seks yang sehat bisa didapat dari pemahaman agama yang sesuai," katanya.
Untuk percepatan pencegahan stunting di kabupaten kota di Jateng, sejumlah langkah yang telah ditempuh yakni aksi konvergensi pencegahan stunting dengan ketersediaan data yang benar dan jujur; penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah; dan peningkatan kapasitas bagi kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting.
Baca juga: BKKBN pastikan ada pendampingan keluarga untuk tangani stunting
Dalam kesempatan tersebut Ganjar berdiskusi dengan Kepala Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Joko Tri Sadono perihal peran Kampung KB di wilayahnya yang berhasil menurunkan kejadian stunting, dimana pada tahun 2019 terdapat 18 balita dan 3 baduta stunting dari 80 yang ada, jumlahnya berhasil diturunkan menjadi 9 balita dan 1 baduta dari 64 anak di tahun 2021.
Joko mengatakan, langkah yang diambil untuk menurunkan stunting di antaranya dengan pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan gizi dan PMT ibu hamil bahkan hingga warganya yang lansia.
Mendapatkan penjelasan tersebut, Gubernur Jateng mengapresiasi upaya Joko dan mengaku akan berkunjung ke Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajara, Kabupaten Wonosobo apabila situasi sudah memungkinkan.
Bupati Wonosobo Afif mengakui masih tingginya angka pernikahan anak di wilayahnya dikarenakan masih ada pernyataan banyak anak banyak rejeki dan masih banyak anak-anak yang tidak dapat meneruskan pendidikan, dimana ada 718 laki-laki dan 2.191 perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun.
"Wonosobo merupakan daerah yang cukup dingin, kadang masih ada statement-statement dari tokoh agama dan tokoh masyarakat banyak anak-banyak rejeki kemudian masih ada anak-anak kami yang tidak bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi," kata ucap Bupati Wonosobo terkait latar belakang tingginya angka perkawinan anak yang menjadi biang keladi banyaknya kasus stunting.
Afif mengaku sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah maksimal, tapi yang merasuk dalam sanubari adik-adik dan ibu-ibu di pedesaan, sehingga tidak memungkinkan mereka menerima edukasi.
"Inilah yang menjadi PR bagi kami, sehingga pemerintah selalu hadir untuk memberikan edukasi, penyuluhan termasuk di dalamnya kami juga aktif bekerja sama dengan Kementerian Agama, kami berikan narasi-narasi termasuk di dalamnya khotbah Jumat dan khotbah di gereja," kata Afif.
Baca juga: BKKBN pastikan ada pendampingan keluarga untuk tangani stunting
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani menanggapi kondisi di Wonosobo dengan saran agar mengoptimalkan wajib belajar 12 tahun.
"Banyak wilayah yang mengawal wajib belajar 12 tahun ini paling tidak anak perempuan terutama, itu bisa terselamatkan sampai usia 19 tahun. Jadi dia tidak boleh drop out sama sekali," kata Deputi.
Untuk menunggu sampai usia 21 tahun menurut Deputi, perlu disiapkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk para remaja dan dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja juga telah ada kegiatan life skill namun belum terlalu aktif.
Dengan langkah tersebut, lanjut Dwi Listyawardani, diharapkan usia telah matang, begitu pun dengan ekonomi dan emosinya lebih siap.
Terkait stunting, Deputi juga mendorong penguatan KB pascapersalinan untuk memberikan jarak kelahiran sehingga pemenuhan gizi 100 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi sebelum kelahiran anak selanjutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Widwiono mengatakan seyogyanya pelaksanaan peringatan Harganas akan dilaksanakan di Kampung KB Igirmranak, namun karena kondisi akibat pandemi yang tidak memungkinkan maka dipindahkan di kompleks pendopo dengan jumlah peserta terbatas.
Baca juga: Harganas 2021, BKKBN bertekad wujudkan keluarga berkualitas
Peringatan Harganas di Jateng yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Wonosobo dengan tajuk Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan tersebut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Ganjar Pranowo; Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Widwiono; dan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani. Sedangkan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat hadir secara langsung tempat acara.
Pilihan penyelenggaran kegiatan yang mengusung konsep Tilik Kampung KB secara virtual dan memilih Wonosobo dikarenakan, Kabupaten Wonosobo menjadi salah satu daerah di Jateng dengan prevalensi stunting dan pernikahan usia anak yang tinggi.
Terkait stunting, Gubernur Jawa Tengah mengaku khawatir adanya penambahan kasus di masa pandemi saat ini, karena terabaikannya gizi balita dan ibu hamil. Apalagi data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 156.549 balita yang mengalami stunting dari hasil pengukuran terhadap 1.074.641 balita pada Februari 2021.
"Saya khawatir asupan gizi khususnya pada ibu hamil pada saat pandemi ini terabaikan, maka yuk jogo tonggonya digerakkan, yuk kita data semua yang hamil, yuk kita bantu. Nggak sulit tiap hari makan telur, dikasih vitamin, tidak sulit agar kemudian bisa kita cegah," katanya.
Menurutnya kekhawatiran tersebut beralasan sebab pada semester I tahun 2020, angka kematian ibu mencapai 238 kasus, angka kematian bayi 2.310 kasus, sedangkan angka kematian balita 2.691 kasus.
Baca juga: Jateng borong penghargaan Program Bangga Kencana 2021
Dari aspek kualitas sumber daya manusia, lanjutnya, pandemi juga memukul tiga komponen utama pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) yakni menurunkan kualitas kesehatan, menurunkan pendapatan per kapita, dan menurunkan kualitas pendidikan yang dalam jangka panjang hal tersebut dapat mempengaruhi degradasi kualitas SDM.
Ganjar menyebutkan sejumlah strategi penanganan stunting di Jateng di antaranya, pendekatan Continuum of Care dan Life Cycle untuk mengawal setiap tahap hidup manusia, melakukan pendekatan keluarga, menyiapkan remaja sehat, pemberian tablet tambah darah remaja putri, serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin.
"Pendidikan seks penting bapak ibu, agar anak-anak tidak mencari secara liar dan pendidikan seks yang sehat bisa didapat dari pemahaman agama yang sesuai," katanya.
Untuk percepatan pencegahan stunting di kabupaten kota di Jateng, sejumlah langkah yang telah ditempuh yakni aksi konvergensi pencegahan stunting dengan ketersediaan data yang benar dan jujur; penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah; dan peningkatan kapasitas bagi kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting.
Baca juga: BKKBN pastikan ada pendampingan keluarga untuk tangani stunting
Dalam kesempatan tersebut Ganjar berdiskusi dengan Kepala Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo Joko Tri Sadono perihal peran Kampung KB di wilayahnya yang berhasil menurunkan kejadian stunting, dimana pada tahun 2019 terdapat 18 balita dan 3 baduta stunting dari 80 yang ada, jumlahnya berhasil diturunkan menjadi 9 balita dan 1 baduta dari 64 anak di tahun 2021.
Joko mengatakan, langkah yang diambil untuk menurunkan stunting di antaranya dengan pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan gizi dan PMT ibu hamil bahkan hingga warganya yang lansia.
Mendapatkan penjelasan tersebut, Gubernur Jateng mengapresiasi upaya Joko dan mengaku akan berkunjung ke Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajara, Kabupaten Wonosobo apabila situasi sudah memungkinkan.
Bupati Wonosobo Afif mengakui masih tingginya angka pernikahan anak di wilayahnya dikarenakan masih ada pernyataan banyak anak banyak rejeki dan masih banyak anak-anak yang tidak dapat meneruskan pendidikan, dimana ada 718 laki-laki dan 2.191 perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun.
"Wonosobo merupakan daerah yang cukup dingin, kadang masih ada statement-statement dari tokoh agama dan tokoh masyarakat banyak anak-banyak rejeki kemudian masih ada anak-anak kami yang tidak bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi," kata ucap Bupati Wonosobo terkait latar belakang tingginya angka perkawinan anak yang menjadi biang keladi banyaknya kasus stunting.
Afif mengaku sosialisasi yang dilakukan pemerintah sudah maksimal, tapi yang merasuk dalam sanubari adik-adik dan ibu-ibu di pedesaan, sehingga tidak memungkinkan mereka menerima edukasi.
"Inilah yang menjadi PR bagi kami, sehingga pemerintah selalu hadir untuk memberikan edukasi, penyuluhan termasuk di dalamnya kami juga aktif bekerja sama dengan Kementerian Agama, kami berikan narasi-narasi termasuk di dalamnya khotbah Jumat dan khotbah di gereja," kata Afif.
Baca juga: BKKBN pastikan ada pendampingan keluarga untuk tangani stunting
Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dwi Listyawardani menanggapi kondisi di Wonosobo dengan saran agar mengoptimalkan wajib belajar 12 tahun.
"Banyak wilayah yang mengawal wajib belajar 12 tahun ini paling tidak anak perempuan terutama, itu bisa terselamatkan sampai usia 19 tahun. Jadi dia tidak boleh drop out sama sekali," kata Deputi.
Untuk menunggu sampai usia 21 tahun menurut Deputi, perlu disiapkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk para remaja dan dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja juga telah ada kegiatan life skill namun belum terlalu aktif.
Dengan langkah tersebut, lanjut Dwi Listyawardani, diharapkan usia telah matang, begitu pun dengan ekonomi dan emosinya lebih siap.
Terkait stunting, Deputi juga mendorong penguatan KB pascapersalinan untuk memberikan jarak kelahiran sehingga pemenuhan gizi 100 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi sebelum kelahiran anak selanjutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng Widwiono mengatakan seyogyanya pelaksanaan peringatan Harganas akan dilaksanakan di Kampung KB Igirmranak, namun karena kondisi akibat pandemi yang tidak memungkinkan maka dipindahkan di kompleks pendopo dengan jumlah peserta terbatas.
Baca juga: Harganas 2021, BKKBN bertekad wujudkan keluarga berkualitas