"Pendekatannya saya kira bukan razia, tetapi memberi pemahaman kepada masyarakat Bali," katanya di sela-sela membuka Pelatihan Aplikasi Regulasi Otonomi Daerah di Denpasar, Jumat.
Menurut dia, sangat penting peran dari aparat banjar (dusun), desa pakraman (desa adat), dan para pecalang (petugas pengamanan adat), intinya aparat tradisional supaya lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar sehingga mencegah eks PSK Dolly masuk ke wilayah masing-masing.
"Saya berpesan kepada orang Bali jangan menerima, jangan menjadi konsumennya," ujarnya.
Dia mengatakan, kalaupun ada PSK dari Dolly ke Pulau Dewata, tetapi seharusnya tidak lagi mengambil pekerjaan seperti saat mereka berada di lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu.
Sebelumnya Wakil Gubernur Bali, Ketut Sudikerta, juga mengharapkan pemerintah kabupaten/kota untuk memperketat masuknya orang ke Bali sebagai salah upaya mengantisipasi masuknya PSK Dolly.
"Sudah ada (kedatangan PSK Dolly) ke Kabupaten Jembrana. Kami minta aparat keamanan untuk mengecek identitas," ucap Sudikerta.
