PGRI dorong pemerintah beri kepastian profesi guru

Selasa, 7 April 2026 18:28 WIB

Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi saat Halal Bihalal PGRI Jawa Tengah, di Semarang, Sabtu (4/4/2026). (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian terhadap profesi guru seiring dengan berkurangnya minat generasi muda menjadi guru.

"Untuk kepastian profesi guru guru. Itu harusnya dia dipastikan kecukupannya, kecukupan guru itu," kata Ketua Umum PB PGRI Prof Dr. Unifah Rosyidi, saat menghadiri Halal Bihalal PGRI Jawa Tengah, di Semarang, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah harus memberikan kebijakan yang mendukung pengembangan dan mengedepankan profesi guru, termasuk dalam anggaran yang berpihak agar regenerasi guru berjalan dengan baik.

"Faktanya hanya 11 persen anak-anak terbaik tertarik untuk menjadi guru karena memang 'policy'-nya itu enggak tepat," katanya.

Soal status, kata dia, masih banyak guru yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu sehingga perlu ditingkatkan menjadi PPPK penuh waktu.

Namun, Unifah tetap menginginkan agar guru berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) agar kepastian statusnya lebih terjamin.

Sementara itu, Ketua PGRI Jateng Dr. Muhdi mengakui bahwa tren profesi guru sempat mengalami kenaikan pada kisaran 2000-2007 seiring dengan adanya tunjangan profesi guru.

Namun, kata dia, upaya untuk memperjuangkan tunjangan profesi sampai saat ini belum selesai juga sehingga memengaruhi minat generasi muda karena ketidakpastian kesejahteraan guru.

"Yang kedua pengangkatan yang tidak jelas. Bahkan, status yang tidak pasti seperti sekarang sampai ada (PPPK, red ) paruh waktu," katanya.

Karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan guru karena berdampak terhadap regenerasi atau minat generasi muda untuk menjalani profesi mulia itu.

"Kalau ini yang terjadi, status penghasilan tidak jelas maka minat menjadi guru semakin turun. Risikonya, korbannya adalah pendidikan," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut.

Menurut dia, pemerintah harus memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen, baik dari APBN maupun APBD benar-benar mencakup peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru.

Kemudian, kata dia, pemerintah harus memastikan sarana dan prasarana pendidikan benar-benar terjamin dengan baik, serta tidak ada sekolah yang rusak.

"Saya kira ini masalah yang serius dan harapan kita mendapat guru-guru itu terbaik akan sulit. Karena apa? Kepastian untuk ke profesi guru itu sekarang semakin tidak jelas," katanya.