DPRD Semarang: Perlu solusi permanen antisipasi kecelakaan di Silayur

Rabu, 29 April 2026 07:54 WIB

Anggota DPRD Kota Semarang Mualim. (ANTARA/Zuhdiar Laeis)

Semarang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta adanya solusi permanen untuk mengantisipasi kecelakaan yang kerap terjadi di turunan Silayur, Ngaliyan, Semarang.

Anggota DPRD Kota Semarang Mualim, di Semarang, Selasa, mengatakan bahwa pemasangan portal untuk membatasi tonase truk adalah solusi sementara.

Menurut dia, persoalan utama di kawasan Silayur bukan hanya soal kendaraan bertonase besar yang melintas, tetapi juga kondisi infrastruktur jalan yang memang ekstrem karena tanjakan dan turunan curam.

"Kalau dipasang portal memang ada sisi baiknya, terutama untuk mengatur tonase kendaraan. Kalau memang maksimal 8 ton, ya harus benar-benar ditegakkan 8 ton," katanya.

Namun, ia mengatakan bahwa pemasangan portal tidak otomatis menjadi jawaban utama karena tanpa adanya pengawasan ketat selama 24 jam maka aturan tersebut rawan dilanggar.

"Kalau hanya dipasang portal, lalu pengawasannya kurang, siapa yang mengawasi 24 jam? Ini harus dipikirkan," katanya.

Ia menilai perlunya Pemerintah Kota Semarang segera mencari solusi jangka panjang agar kecelakaan di jalur tersebut tidak terus berulang.

Beberapa opsi yang dinilai bisa dipertimbangkan, antara lain memangkas kemiringan jalan, membuat flyover, hingga membuka jalur alternatif untuk kendaraan berat.

Ia mencontohkan pemangkasan kemiringan jalan di Persimpangan Hanoman yang dinilai cukup efektif mengurangi potensi kecelakaan di lokasi tersebut.

Selain itu, kata dia, pembangunan jalur alternatif dari kawasan Jrakah menuju Mijen juga disebut sebagai wacana lama yang layak kembali dikaji.

"Kalau jalan dikepras atau dibuat flyover, itu bisa jadi solusi terbaik. Jangan hanya mengurangi masalah, tapi harus menyelesaikan masalah," katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan portal tidak justru merugikan para pelaku usaha di kawasan industri BSB yang sangat bergantung pada akses distribusi logistik.

Menurut dia, para pengusaha perlu diajak duduk bersama agar ditemukan jalan tengah antara keselamatan warga dan kelancaran ekonomi.

"Pengusaha ini juga penyumbang PAD (pendapatan asli daerah) terbesar. Jangan sampai kebijakan ini justru merugikan lebih banyak pihak. Harus ada 'feedback' dan solusi bersama,” imbuhnya.

Ia berharap Pemkot Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga pemerintah pusat dapat segera berkoordinasi untuk melakukan kajian komprehensif dan merealisasikan solusi permanen.

"Harapan kami pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat segera bersatu mencari solusi terbaik agar masyarakat aman, sementara pengusaha juga tetap bisa berjalan," katanya.