DPRD Blora mendukung pengembangan kawasan industri berbasis gas

Kamis, 26 Februari 2026 08:47 WIB

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora yang juga Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia (Adkasi) Siswanto. Antara/HO

Semarang (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah Siswanto menyatakan Kawasan Industri di wilayah tersebut langkah strategis pemerataan ekonomi ke wilayah timur Jawa Tengah serta memaksimalkan potensi sumber daya alam dan infrastruktur logistik yang kini terintegrasi.

“Blora bukan lagi sekadar penonton dalam industri nasional, melainkan siap menjadi pusat hilirisasi berbasis gas bumi dan manufaktur yang didukung konektivitas transportasi modern,” ujar Siswanto saat dihubungi di Blora, Kamis.

Menurutnya, berbeda dengan kawasan industri lain yang berbasis manufaktur murni, Kawasan Industri Blora diproyeksikan sebagai kawasan industri berbasis gas.

Kabupaten Blora memiliki cadangan gas bumi yang cukup melimpah, di antaranya dari Blok Gundih dan Blok Cepu yang dikelola oleh Pertamina bersama mitra strategis.

Dengan potensi tersebut, Blora dinilai mampu menawarkan efisiensi energi bagi industri dari hulu hingga hilir. Hilirisasi gas bumi dapat dikembangkan menjadi produk pupuk, bahan kimia, hingga pembangkit energi listrik mandiri untuk kebutuhan kawasan industri.

“Targetnya adalah menarik investor sektor petrokimia dan industri padat energi yang membutuhkan suplai gas stabil,” ujarnya.

Siswanto yang juga menjabat Ketua Asosiasi Anggota DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) ini menambahkan, Blora kini memiliki keunggulan infrastruktur transportasi dan logistik yang kompetitif.

Keunggulan itu didukung keberadaan Bandara Ngloram, jalur kereta api ganda, serta ruas jalan nasional yang menghubungkan Blora dengan pusat distribusi seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya.

“Infrastruktur ini memastikan arus pengiriman barang dan bahan baku menjadi lebih cepat, murah, dan efisien,” ujarnya.

Di sisi lain, Blora juga memiliki ketersediaan lahan yang luas. Dari total wilayah kabupaten, sekitar separuhnya merupakan kawasan hutan produksi yang didominasi hutan negara milik pemerintah pusat.

Melalui mekanisme Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), pemerintah daerah dapat bersinergi dengan kementerian terkait untuk menyediakan lahan kawasan industri yang luas dan siap bangun tanpa proses pembebasan lahan yang rumit.

Selain itu, faktor biaya tenaga kerja juga dinilai kompetitif. Upah Minimum Kabupaten (UMK) Blora tahun 2026 berada di kisaran Rp2.383.928, relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah kawasan industri di Jawa Barat maupun Surabaya yang telah menembus angka di atas Rp5 juta.

“SDM di Blora sudah mumpuni. Banyak tenaga kerja asal Blora yang bekerja di luar daerah dengan berbagai keahlian. Dengan adanya kawasan industri, masyarakat memiliki peluang bekerja dan berkembang di daerah sendiri,” kata Siswanto.

Baca juga: Pemkab Blora mengajukan tambahan 105.280 tabung elpiji 3 Kg