OJK Purwokerto: UMKM masih jadi penopang kinerja jasa keuangan di Banyumas Raya

Kamis, 29 Januari 2026 13:24 WIB

Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto Haramain Billady. ANTARA/HO-OJK Purwokerto

Purwokerto (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi penopang utama kinerja sektor jasa keuangan di wilayah Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kepala Kantor OJK Purwokerto Haramain Billady di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan berdasarkan data hingga November 2025, penyaluran kredit perbankan khususnya oleh bank perekonomian rakyat (BPR) dan BPR syariah (BPRS) masih didominasi pembiayaan produktif yang sebagian besar mengalir ke sektor UMKM.

"Penyaluran kredit BPR dan BPRS di wilayah kerja OJK Purwokerto masih didominasi kredit produktif, terutama kredit modal kerja, dengan pangsa mencapai 54 persen dan sekitar 60 persen disalurkan ke segmen UMKM," katanya.

Ia mengatakan sektor jasa keuangan di wilayah Banyumas Raya secara umum tetap terjaga stabil dan bertumbuh di tengah ketidakpastian perekonomian global.

Menurut dia, hal tersebut tercermin dari kinerja perbankan yang masih mencatatkan pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK).

"Hingga akhir November 2025, kinerja perbankan bank umum dan BPR/BPRS dari sisi aset dan DPK masing-masing tumbuh sebesar 4,78 persen dan 5,49 persen secara tahunan (year on year/yoy), meskipun penyaluran kredit tercatat sedikit mengalami kontraksi sebesar 0,21 persen (yoy)," katanya.

Ia mengatakan penyaluran kredit UMKM tersebar pada berbagai sektor, dengan porsi terbesar pada sektor bukan lapangan usaha, perdagangan besar dan eceran, serta sektor konstruksi.

Dengan demikian, kata dia, UMKM dinilai tetap memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi daerah dan menjaga perputaran sektor keuangan.

Di sisi lain, dia mengakui kinerja BPR/BPRS masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan tingginya rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) yang tercatat sebesar 22,31 persen.

Menurut dia, kondisi tersebut dipengaruhi oleh proses normalisasi kredit restrukturisasi pascapandemi COVID-19.

"BPR dan BPRS harus menyesuaikan kualitas portofolio kredit restrukturisasi stimulus COVID-19 berdasarkan hasil penilaian terhadap kemampuan debitur," katanya.

Selain perbankan, kata dia, sektor industri keuangan nonbank (IKNB) yang turut mendukung pembiayaan UMKM juga menunjukkan perkembangan.

Ia mengatakan lembaga keuangan mikro (LKM) di wilayah Banyumas Raya mencatatkan pertumbuhan DPK sebesar 20,15 persen, sedangkan perusahaan pembiayaan menyalurkan pembiayaan hingga Rp4,047 triliun pada Oktober 2025, dengan porsi terbesar pada sektor perdagangan besar dan eceran.

Menurut dia, OJK Purwokerto juga terus mendorong penguatan UMKM melalui kegiatan literasi dan inklusi keuangan.

Dalam hal ini, lanjut dia, OJK Purwokerto sepanjang tahun 2025 telah melaksanakan 116 kegiatan literasi keuangan yang menjangkau 144.773 orang terdiri atas pelaku UMKM, santri, pelajar, hingga kelompok masyarakat lainnya.

"Ke depan, OJK bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait akan terus bersinergi menjaga stabilitas sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global dan domestik," kata Haramain.