
PMI Jepara himpun dana masyarakat Rp1,7 miliar sepanjang 2025

Jepara (ANTARA) - Realisasi bulan dana Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sepanjang 2025 mencapai Rp1,7 miliar atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menjadi tantangan untuk meningkatkan inovasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kemanusiaan.
"Realisasi bulan dana PMI 2025 ini memang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hal ini harus dipandang sebagai tantangan bersama untuk meningkatkan inovasi ke depan," kata Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar saat menghadiri penutupan sekaligus penyerahan hasil Bulan Dana dan Donasi PMI Tahun 2025 di ruang rapat RMP Sosrokartono Jepara, Rabu.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Ibnu Hajar secara simbolis menyerahkan dana yang berhasil dihimpun kepada Ketua PMI Jepara Sutedjo.
Ibnu Hajar menegaskan capaian bulan dana 2025 harus dibaca secara jujur sebagai tantangan bersama, bukan sebagai kelemahan institusi.
Ia berharap PMI Jepara mampu menghadirkan inovasi baru agar partisipasi serta kepercayaan masyarakat semakin meningkat.
Selain itu, kata dia, pemerintah daerah menekankan pentingnya pengelolaan dana secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga benar-benar berdampak langsung pada pelayanan donor darah maupun kesiapsiagaan bencana.
Nantinya, kata dia, Pemkab Jepara akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, PMI, dunia usaha, dan masyarakat agar dukungan kemanusiaan dapat menjadi tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.
Ibnu Hajar juga menyoroti peran strategis PMI dalam pembangunan daerah yang kerap dihadapkan pada kondisi darurat dan bencana tak terduga. Menurutnya, PMI harus selalu siap sebagai garda terdepan dalam aksi kemanusiaan.
"PMI selalu hadir, bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pelaku utama kemanusiaan," ujarnya.
Sepanjang tahun 2025, PMI Kabupaten Jepara dinilai sukses menjadi mitra strategis pemerintah, mulai dari menjaga ketersediaan stok darah hingga merespons cepat bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Keberadaan PMI yang kuat disebut menjadi kunci dalam memastikan respons kemanusiaan berjalan cepat dan efektif.
"PMI bukan pelengkap, tetapi bagian penting dari sistem ketahanan daerah. Tanpa PMI yang kuat, respons kemanusiaan akan selalu terlambat dan berisiko tinggi," ujarnya.
Pewarta : Akhmad Nazaruddin
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
