Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan langkah strategis menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa menambah beban bagi masyarakat.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jumat, mengatakan penurunan dana transfer ke daerah (TKD) tidak hanya dialami Banyumas, juga seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam hal ini, kata dia, Banyumas pada tahun 2026 akan mengalami pengurangan TKD sebesar Rp319 miliar.
“Semua kabupaten dikurangi kok. Maka saya minta jangan hanya mengeluh, tapi harus mencari cara untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” katanya menegaskan.
Kendati demikian, dia mengatakan kebijakan daerah tetap berpihak kepada masyarakat, dengan tidak menaikkan tarif parkir maupun pajak bumi dan bangunan (PBB).
Bahkan, kata dia, beberapa desa meminta agar dilakukan perpanjangan penghapusan denda PBB.
“Ini sedang saya pertimbangkan,” katanya.
Terkait dengan upaya peningkatan PAD, dia mengatakan hal itu akan dilakukan melalui kerja sama investasi yang menguntungkan daerah, seperti rencana pengelolaan kawasan pertokoan Kebondalem dan Lokawisata Baturraden oleh pihak ketiga.
Dalam hal ini, kata dia, masalah pengelolaan Kebondalem sudah dalam pembicaraan dengan investor, sedangkan Baturraden yang masih dalam tahap diskusi akan diserahkan kepada pihak ketiga dengan sistem berbeda dari sebelumnya.
“Baturraden saya sudah punya angan-angan begini, laba bersih, pendapatan bersih, bukan PAD ya, pendapatan bersih Baturraden berapa sih? Kalau sudah disepakati Rp7 miliar dalam satu tahun, maka Rp7 miliar saya kunci, itu yang harus disetorkan investor kepada pemda,” katanya menjelaskan.
Ia mengaku mengadopsi pola kemitraan dalam pengelolaan salah satu taman wisata di Kota Solo semasa kepemimpinan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka (sebelum menjadi Wakil Presiden RI).
Setelah taman wisata tersebut dikelola secara profesional melalui pola kemitraan dengan pihak ketiga, kata dia, kontribusi terhadap PAD meningkat signifikan dari sebelumnya di bawah Rp500 juta per tahun menjadi Rp2 miliar per tahun.
Ia mengatakan dengan efisiensi dan pola kemitraan yang transparan, Pemkab Banyumas akan terus berupaya untuk dapat menjaga stabilitas fiskal daerah di tengah keterbatasan fiskal nasional.
“Sekarang APBD dikurangi (pengurangan dana TKD), sementara beban belanja meningkat. Tinggal bagaimana kita pintar menyiasati agar pelayanan publik tetap jalan,” kata Sadewo.
Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Banyumas Agus Nur Hadie mengatakan Pemkab Banyumas menyusun daftar skala prioritas kebutuhan daerah sebagai langkah optimalisasi anggaran setelah adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dalam hal ini, kata dia, pemerintah daerah akan tetap memfokuskan anggaran pada program unggulan Bupati yang dikenal dengan JALI, singkatan dari jalan, air, listrik, dan irigasi.
“Kita memprioritaskan program unggulan bupati berupa JALI, karena infrastruktur dasar ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyumas itu
Selain fokus pada program JALI, kata dia,, Pemkab Banyumas juga tetap mengalokasikan anggaran untuk pemberian bantuan operasional bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan dan tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Dengan pengurangan dana transfer dari pusat, kata dia, Pemkab Banyumas harus melakukan efisiensi dan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Prinsipnya kita tetap menjaga keseimbangan antara program pembangunan dan pelayanan publik agar tidak terganggu,” kata Agus.
Baca juga: MGMP PAI apresiasi lomba Mapsi XIV SMP tingkat Jawa Tengah di Banyumas
