Anggota DPR: BTN berperan penting pada pembiayaan perumahan rakyat
Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memiliki peran penting pada pembiayaan perumahan rakyat.
"Oleh karena itu, kami mendukung peran aktif BTN dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat," katanya dalam keterangannya yang diterima di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan peran BTN yang sangat penting itu perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk Komisi VI DPR RI, agar bank tersebut bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut dia, backlog (jaminan simpanan) perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit bukan lah menjadi tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.
Terkait dengan hal itu, Adisatrya mengatakan Komisi VI DPR RI akan memberikan dukungan dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
Menurut dia, sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, karena dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu, dan sebagainya.
"Apalagi, sektor perumahan menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Komisi VI DPR juga mengapresiasi BTN yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, kata dia, Komisi VI DPR RI mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan agar diperpanjang karena hal tersebut penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Menurut dia, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.
"Perbankan seperti BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah," katanya.
Selain itu, kata dia, Komisi VI DPR RI juga akan mengawal percepatan implementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY-BTN sosialisasi kemudahan miliki rumah impian
"Oleh karena itu, kami mendukung peran aktif BTN dalam menjalankan fungsinya sebagai bank yang fokus pada pembiayaan rumah rakyat," katanya dalam keterangannya yang diterima di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat.
Ia mengatakan peran BTN yang sangat penting itu perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk Komisi VI DPR RI, agar bank tersebut bisa lebih besar lagi dalam membiayai rumah rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut dia, backlog (jaminan simpanan) perumahan yang saat ini mencapai 12,7 juta unit bukan lah menjadi tugas dari Bank BTN semata untuk bisa mengurangi angka yang sangat tinggi tersebut.
Terkait dengan hal itu, Adisatrya mengatakan Komisi VI DPR RI akan memberikan dukungan dengan menerbitkan berbagai regulasi agar sektor pembiayaan perumahan bisa tumbuh.
Menurut dia, sektor properti khususnya perumahan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, karena dampak langsung dari sektor perumahan akan dirasakan oleh sekitar 174 sektor turunannya seperti industri semen, pasir, cat, batu, dan sebagainya.
"Apalagi, sektor perumahan menyerap sekitar 500.000 tenaga kerja untuk setiap pembangunan 100.000 unit," tegasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan Komisi VI DPR juga mengapresiasi BTN yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap suksesnya program sejuta rumah yang menjadi andalan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam mewujudkan rumah impian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Oleh karena itu, kata dia, Komisi VI DPR RI mendukung Relaksasi POJK 48/POJK.03/2020 untuk sektor perumahan agar diperpanjang karena hal tersebut penting dilakukan mengingat masih berjalannya pemulihan usaha di sektor perumahan.
Menurut dia, peluang bisnis pembangunan perumahan terbuka sangat lebar di mana masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah termasuk para milenial yang jumlahnya sekitar 31 persen dari total penduduk Indonesia.
"Perbankan seperti BTN perlu terus dilibatkan dalam penyaluran program bantuan sosial pemerintah," katanya.
Selain itu, kata dia, Komisi VI DPR RI juga akan mengawal percepatan implementasi Bank Tanah untuk memastikan ketersediaan lahan agar memudahkan suplai rumah terjamin dengan harga yang terjangkau.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY-BTN sosialisasi kemudahan miliki rumah impian