PPKn UMP kaji Muhammadiyah dalam kontestasi politik di Indonesia
Kita harus memahami bahwa politik tidak hanya sekadar mengejar kekuasaan
Purwokerto (ANTARA) - Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) gelar Kuliah Tamu yang bertajuk Muhammadiyah dalam Kontestasi Politik di Indonesia.
Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Baru lantai 2 FKIP UMP, Selasa (14/3), menghadirkan narasumber yang merupakan pakar politik dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Dr. Nasiwan, M.Si. serta dibuka oleh Dekan FKIP UMP Drs. Eko Suroso, M.Pd. itu diikuti oleh seluruh dosen maupun mahasiswa PPKn secara luring dan daring melalui streaming Youtube PPKn.
Ketua Program Studi PPKn UMP Dr. Elly Hasan Sadeli mengatakan tujuan dari acara tersebut tidak hanya memberikan wawasan politik kepada mahasiswa, namun menanamkan pemahaman mengenai peran Muhammadiyah dalam kontestasi politik di Indonesia untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024.
"Kita harus memahami bahwa politik tidak hanya sekadar mengejar kekuasaan, namun juga perlu menegakkan etika berpolitik yang santun dan bermoral," jelasnya.
Baca juga: Dosen FEB UMP berdayakan masyarakat Belitung dalam bidang kesehatan hingga ekowisata
Ia mengharapkan melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mampu memperoleh gambaran bagaimana calon pemimpin ideal dalam perspektif politik dan perjalanan Muhammadiyah untuk terus memberikan andil yang besar dalam dunia politik meskipun Muhammadiyah sebagai organisasi tidak berafiliasi terhadap parpol.
Sementara dalam paparannya, Dr. Nasiwan, M.Si. menjelaskan pemikiran liberal dan sekuler di bidang pendidikan semakin menguat serta memiliki penetrasi ke berbagai institusi politik seperti parpol, birokrasi, parlemen, maupun ormas.
"Maka, Muhammadiyah hadir untuk menyelamatkan peradaban manusia sebagai gerakan tajdid dan pembaharuan islam untuk tetap menjaga sikap kritis pada berbagai kebijakan negara," katanya.
Menurut dia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak moral, historis, maupun politik untuk memberikan peran kepada bangsa ini.
"Kalau Muhammadiyah masih berkontribusi dalam menyelamatkan peradaban manusia, maka kita memiliki tiga hak tersebut untuk mengisi Indonesia. Maka, jangan sampai bangsa ini diambil oleh mereka yang tak bertanggung jawab," kata Nasiwan. (zah/tgr)
Baca juga: UMP tuan rumah Rakor Formawa Jateng
Baca juga: Turunkan angka stunting, UMP gelar penyuluhan di Gumelem Banjarnegara
Kegiatan yang digelar di Ruang Sidang Baru lantai 2 FKIP UMP, Selasa (14/3), menghadirkan narasumber yang merupakan pakar politik dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Dr. Nasiwan, M.Si. serta dibuka oleh Dekan FKIP UMP Drs. Eko Suroso, M.Pd. itu diikuti oleh seluruh dosen maupun mahasiswa PPKn secara luring dan daring melalui streaming Youtube PPKn.
Ketua Program Studi PPKn UMP Dr. Elly Hasan Sadeli mengatakan tujuan dari acara tersebut tidak hanya memberikan wawasan politik kepada mahasiswa, namun menanamkan pemahaman mengenai peran Muhammadiyah dalam kontestasi politik di Indonesia untuk menyongsong pesta demokrasi pada tahun 2024.
"Kita harus memahami bahwa politik tidak hanya sekadar mengejar kekuasaan, namun juga perlu menegakkan etika berpolitik yang santun dan bermoral," jelasnya.
Baca juga: Dosen FEB UMP berdayakan masyarakat Belitung dalam bidang kesehatan hingga ekowisata
Ia mengharapkan melalui kegiatan tersebut, mahasiswa mampu memperoleh gambaran bagaimana calon pemimpin ideal dalam perspektif politik dan perjalanan Muhammadiyah untuk terus memberikan andil yang besar dalam dunia politik meskipun Muhammadiyah sebagai organisasi tidak berafiliasi terhadap parpol.
Sementara dalam paparannya, Dr. Nasiwan, M.Si. menjelaskan pemikiran liberal dan sekuler di bidang pendidikan semakin menguat serta memiliki penetrasi ke berbagai institusi politik seperti parpol, birokrasi, parlemen, maupun ormas.
"Maka, Muhammadiyah hadir untuk menyelamatkan peradaban manusia sebagai gerakan tajdid dan pembaharuan islam untuk tetap menjaga sikap kritis pada berbagai kebijakan negara," katanya.
Menurut dia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak moral, historis, maupun politik untuk memberikan peran kepada bangsa ini.
"Kalau Muhammadiyah masih berkontribusi dalam menyelamatkan peradaban manusia, maka kita memiliki tiga hak tersebut untuk mengisi Indonesia. Maka, jangan sampai bangsa ini diambil oleh mereka yang tak bertanggung jawab," kata Nasiwan. (zah/tgr)
Baca juga: UMP tuan rumah Rakor Formawa Jateng
Baca juga: Turunkan angka stunting, UMP gelar penyuluhan di Gumelem Banjarnegara