Pertemuan Tahunan BI 2022, Jokowi ingatkan semua pihak waspada

Semarang (ANTARA) - Pada pertemuan Tahunan Bank Indonesia (BI) 2022, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar semua pihak waspada karena pada situasi global saat ini masih sulit diprediksi, ditambah lagi investasi diperkirakan tidak semudah tahun-tahun sebelumnya, karena semua negara berebut investor. Oleh karena itu, Jokowi meminta semua kementerian, gubernur, dan wali kota tidak mempersulit dan mengganggu arus modal masuk investasi.

"Semuanya pusing. Benar saya melihat kerutan wajahnya tambah semua, rambutnya tambah putih. Tidak ada jelas, sehingga semua pusing. Oleh sebab itu, 2023 harus hati-hati dan waspada. Betul harus optimistis dan waspada," kata Jokowi saat memberikan arahan pada pertemuan yang berlangsung secara hybrid dari Jakarta.

Untuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah, KPwBI Solo, Purwokerto, dan Tegal mengikuti rangkaian acara di sebuah hotel di Semarang, Rabu dan dihadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati/Walikota se-Jawa Tengah termasuk Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Kepala OJK Regional III Jawa Tengah dan DIY, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Purwokerto, dan Tegal, perbankan, akademisi, serta asosiasi/perusahaan.

Forum PTBI merupakan forum strategis yang diselenggarakan secara rutin di akhir tahun untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai perekonomian terkini, tantangan, prospek, dan arah bauran kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun depan berkisar 4,5 sampai dengan 5,3 persen year on year (yoy), sejalan dengan perkiraan prakiraan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang dengan oleh sinergi dan inovasi.

"Kita harus optimis, tetapi juga harus waspada. Kami berharap seluruh pihak bersinergi dorong perekonomian lebih maju lagi. Industri makan minum, tekstil, alas kaki, furniture, akan tumbuh ke luar negeri dan pasar dalam negeri terus tumbuh," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Firdauz Muttaqin.

Firdauz Muttaqin menjelaskan penguatan sinergi dan inovasi tidak hanya dalam konteks penanggulangan dampak pandemi COVID-19, namun juga sekaligus mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mengendalikan inflasi. 

Ia menjelaskan dalam memperkuat kebijakan moneter, Bank Indonesia pada 2023 difokuskan pada menjaga stabilitas (pro-stability) dan empat bauran kebijakan lainnya yang diarahkan untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional (pro-growth) dan 

Beberapa kebijakan bersama pemangku kebijakan di daerah akan difokuskan pada upaya menarik investasi potensial di berbagai daerah dan kawasan industri, meningkatkan kapasitas dan akses pasar UMKM melalui berbagai fasilitasi kegiatan baik di dalam maupun di luar negeri, mendorong perluasan digitalisasi UMKM, usaha ekonomi syariah, dan sistem pembayaran, serta penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui kerangka 4 K yakni ketersedian pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif; juga Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).   

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan bahwa upaya bersama perlu dilakukan dalam menggali dan menumbuhkan potensi ekonomi yang ada di Jawa Tengah serta monitoring perkembangan harga dalam rangka memperkuat ketahanan dan kebangkitan dalam semua sektor.

"Banyak yang belum kesentuh dan hal itu menjadi tantangan bersama. Terima kasih kawan-kawan TPID yg sudah bekerja keras untuk penanggulangan inflasi di Jawa Tengah. Saya berharap apa yang ditemuakan dapat dilaporkan untuk koordinasi, bila ada kenaikan harga di daera segera dilaporkan. Semoga dapat bergotong royong untuk Jawa Tengah sehingga kita bisa berkolabori," kata Taj Yasin.

Dalam kesempatan PTBI Tahun 2022 tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesi Provinsi Jawa Tengah juga memberikan apresiasi kepada 11 mitra strategis Bank Indonesia di daerah dalam pengendalian inflasi, pengembangan ekonomi daerah melalui UMKM dan ekonomi syariah, dan pengedaran uang rupiah serta sistem pembayaran nontunai.