Solo (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengatakan DPR hingga saat ini masih mencari formulasi yang tepat terkait tata cara pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan setiap lima tahun sekali.
Termasuk mengenai wacana pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden yang sudah lama terlontar, kata Aria Bima di Solo, Jawa Tengah, Kamis.
"Hal ini sudah lama menjadi bahasan, baik di akademis kampus maupun ranah politik DPR RI. Kami terus mencari sistem demokrasi yang tepat, kenapa setiap lima tahun kami bahas, ya karena selalu mengevaluasi terhadap pelaksanaannya," kata dia usai kegiatan Sosialisasi Program KUR.
Ia mengatakan wacana pemilu tersebut untuk pelaksanaan pemilihan presiden maupun kepala daerah.
"Itu bukan wacana baru, dari berbagai dimensi kami melihat, baik legitimasi dan efisiensi anggarannya. Bagaimana penggunaan berbagai cara untuk mendapatkan legitimasi 'electoral focus'," katanya.
Pada prinsipnya, menurut dia, dalam berdemokrasi Bangsa Indonesia masih perlu mencari formulasi yang paling pas dan paling baik.
"(Tujuannya) minimal dapat pemimpin yang tidak jelek. Tapi sistem ini bukan statis atau tidak bisa dievaluasi. Kami masih cari mana yang terbaik," katanya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) Bima Arya Sugiarto mengatakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan langkah mundur.
"Esensi demokrasi itu partisipasi, kalau partisipasi dibatasi itu bukan demokrasi. Dan yang diperlukan kita adalah perbaikan dan penyempurnaan, bukan pembatalan," katanya.
Ia mengatakan saat ini proses perbaikan dan penyempurnaan sudah terjadi dan berjalan cukup baik, di antaranya melalui aturan masa kampanye dan pilkada serentak untuk meminimalkan kebutuhan anggaran.
"Itu sudah dilakukan, sudah 'on the track', bukan malah balik lagi karena itu langkah mundur. Nanti malah jadi oligarki. Berpusat pada politik yang ditentukan oleh elite, nggak (tidak setuju)," katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (12/10).
Berita Terkait
Anggota DPR ingatkan perusahaan bayar THR sesuai imbauan pemerintah
Rabu, 3 April 2024 14:48 Wib
Mendagri sampaikan 240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:33 Wib
Anggota DPR RI ajak masyarakat lupakan perbedaan saat pemilu
Sabtu, 23 Maret 2024 19:57 Wib
Komisi X DPR RI jadikan Solo sebagai model penggunaan bahasa daerah
Kamis, 21 Maret 2024 17:03 Wib
Anggota DPR RI usulkan pembentukan kementerian khusus terkait makan siang gratis
Rabu, 6 Maret 2024 15:04 Wib
Bawaslu limpahkan perkara calon anggota DPR ke Polres Batang
Minggu, 3 Maret 2024 12:47 Wib
Sejumlah caleg DPR RI petahana Dapil Jateng VIII berpotensi ke Senayan
Rabu, 21 Februari 2024 16:56 Wib
Dirut PT KPI tegaskan kesiapan Kilang Cilacap produksi HVO dan SAF
Jumat, 9 Februari 2024 14:31 Wib