Purwokerto (ANTARA) - Sosiolog dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Tyas Retno Wulan mengatakan pesan Presiden Joko Widodo yang mengingatkan kepada masyarakat untuk bersikap saling peduli terhadap sesama perlu menjadi perhatian semua pihak.
"Pesan Presiden yang menyebutkan bahwa pandemi telah mengingatkan untuk peduli terhadap sesama perlu mendapatkan apresiasi dan dijadikan perhatian bersama," katanya di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah Senin.
Dia menjelaskan, bahwa ketika menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI 2021, Presiden Joko Widodo mengingatkan di tengah pandemi COVID-19 penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi dan penyelesaian bersama menjadi satu-satunya cara.
Presiden juga mengingatkan bahwa dengan budaya saling peduli dan saling berbagi, masalah yang berat bisa lebih mudah terselesaikan sehingga masyarakat perlu terus memegang teguh nilai-nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, Gotong Royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Pesan Presiden tersebut, kata Tyas, sangat tepat mengingat COVID-19 bukan hanya sekedar penyakit klinis individual, melainkan merupakan penyakit komunal.
"Pasalnya, karena satu orang yang sakit akan berdampak pada anggota keluarga, teman kerja atau komunitas lainnya. Oleh karenanya penanganannya juga harus berbasis komunitas melibatkan kelompok masyarakat untuk terlibat dalam menjaga komunitas," katanya.
Hal tersebut, kata dia, dapat diwujudkan dengan saling peduli dan saling mengingatkan mengenai protokol kesehatan.
"Saling mengingatkan mengenai 5M yakni menggunakan masker, mencuci tangan menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, merupakan upaya yang dapat dilakukan secara bersama-sama," katanya.
Dia menambahkan bahwa pandemi COVID-19 juga berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tapi juga aspek ekonomi, sosial bahkan politik.
"Karena itu, penanganan juga harus komprehensif, melibatkan banyak pihak untuk peduli dan berkontribusi nyata, tidak sekedar untuk memutus rantai penularan, tapi juga untuk mengamankan gejolak ekonomi dan sosial karena COVID-19," katanya.
