Tingkatkan perekonomian, DPRD Jateng sebut perlu sinergisitas antar-BUMD

Semarang (ANTARA) - Efek dari pandemi COVID-19 yang berkepanjangan berimbas pada perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, termasuk menurunnya pendapatan daerah pada 2020 sehingga perlu ada sinergisitas antar-Badan Usaha Milik Daerah.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng Sriyanto Saputro menyatakan hal tersebut pada acara Ngobrol Dewan (Ngode) di Cetho Coffee di Kawasan Wisata Candi Cetho Kabupaten Karanganyar, bersama Jarot Mulyawan dari Biro Perekonomian Jateng dan BPR BKK Jateng.

Menurut dia, BUMD-BUMD di Jateng saat ini perlu bersinergi guna meningkatkan capaian pendapatan daerah, selain yang berasal dari pajak kendaraan bermotor.

Politikus Partai Gerindra itu mencontohkan sinegisitas dari CMJT dan PRPP sebagai bagian dari BUMD bisa bergerak bersama dalam pengembangan pariwisata di Jateng.

"PRPP juga diharapkan bisa menjadi 'holding' sektor untuk pendapatan dari pariwisata seperti BPR BKK dan Bank Jateng yang menjadi 'holding' di sektor perbankan," ujarnya.

Baca juga: Dukung PTM, DPRD Jateng minta sekolah dan orang tua taati prokes

Baca juga: Wujudkan swasembada pangan, DPRD Jateng dorong penguatan pertanian

Terkait dengan hal itu, DPRD Jateng mendorong agar BUMD terus berinovasi agar pendapatan tetap naik dengan progres yang terukur dan proporsional.

"Perhatian terhadap UMKM perlu ditingkatkan, utamanya dalam pencetakan modal, untuk itu peran BPR BKK bisa digenjot dengan pemberian kredit lunak untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, Jarot menyebut BUMD se-Jateng harus bersinergi dan berkoordinasi dengan baik sehingga peran Komisi C DPRD Jateng diharapkan mendukung, khususnya mengenai regulasi.

"Dengan demikian ruang gerak dan kinerja BUMD akan terbantu di 2021 ini. BUMD juga harus kreatif dan inovatif dimasa pandemi ini," ujarnya.

Baca juga: DPRD Jateng dukung pembangunan Islamic Center Batang

Direktur Utama BPR BKK Tasikmadu Didik Darmadi menambahkan, perkembangan pihaknya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, termasuk jumlah setoran devidennya meskipun masa pandemi COVID-19.

Dirinya berharap DPRD Jateng, khususnya Komisi C memberikan dukungan melalui regulasi dari para pemegang saham sehingga BPR BKK tetap bisa bergerak saat pandemi.

"BPR BKK tetap bisa 'survive' dan tetap memberikan solusi bagi nasabah agar bisnis tetap berjalan," katanya.

Baca juga: DPRD Jateng: Kebijakan penanganan banjir di Kudus perlu kajian ulang