Semarang (ANTARA) -
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapati serapan gabah petani yang rendah saat mengecek Gudang Bulog Banaran, Delanggu, Kabupaten Klaten.
"Saya ke sini untuk melihat proses serapan karena April ini kita sedang peaknya' panen raya. Teman-teman di Bulog ini sudah mulai serap, tapi kalau kita bicara produksi kita, hari ini sangat melimpah, maka penting memastikan gabah petani dibeli dengan harga di atas harga pokok penjualan atau minimal sama dengan HPP," katanya di Kabupaten Klaten, Senin.
Dari Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Miftahul Ulum yang ikut mendampingi pengecekan, Ganjar mengetahui jika Bulog Jateng hanya dapat jatah menyerap 204.000 ton gabah dari petani.
Menurut Ganjar, serapan Bulog itu masih terlalu kecil karena saat ini Jateng memasuki musim panen raya, bahkan laporan Dinas Pertanian dan Perkebunan menyebutkan pada periode Januari-Mei ini Jateng diperkirakan surplus 1,6 juta ton.
Orang nomor satu di Jateng itu menyebut rendahnya serapan itu karena mekanisme penyerapan Bulog yang belum mendukung, dan fungsi Bulog yang tidak optimal.
"Ini diserap terus, tidak dikeluarkan. Paling keluar rutin dari Bulog hanya bencana atau operasi pasar, jadi mohon maaf, kalau tidak ada bencana atau harga stabil dan tidak ada operasi pasar, ya 'ndongkrok'," ujarnya.
Baca juga: KTNA sebut wacana impor beras berikan sentimen negatif terhadap harga gabah
Terkait dengan hal itu, Ganjar mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat kebijakan baru untuk membantu Bulog menyerap gabah petani.
Bulog, lanjut dia, bisa diberikan tugas yang lebih banyak seperti dulu lagi sebab fungsi Bulog sekarang agak pincang, di satu sisi diminta menyerap gabah dari petani, tapi keluarnya tidak banyak serta hanya untuk stok saja.
"Kalau sistemnya tidak diubah, sudah pasti serapan Bulog gak bisa bagus. Dampaknya harga petani pasti rendah karena betul-betul menggunakan mekanisme pasar dan diadu dengan pasar," katanya.
Selain itu, Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan diharapkan membuat terobosan baru.
"Saya juga kepikiran, kalau pusat tidak melakukan, maka pemda harus mengambil tindakan sepertinya kita harus punya gudang sendiri, mungkin kita yang melakukan fungsi PSO dan mengambil stok agar petani bisa terbantu. Kalau tidak ada saluran keluarnya, 'ngendonnya' akan lebih banyak," ujarnya.(LHP)
Baca juga: Ombudsman: Ada keanehan rencana keputusan impor beras
