Pemkab Batang didorong miliki UPTD Metrologi
Program ini untuk menciptakan 1.000 juru timbang hingga 2021. Namun, kenyataan yang sudah mendaftar sebanyak 1.500 orang
Batang (ANTARA) - Kementerian Perdagangan mendorong Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi guna mendukung berdirinya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang.
"Pemkab Batang dari sisi metrologi ke depan cukup berkembang dan perlu ada kesiapan daerah sehingga perlu alat ukur untuk mendukung KIT Batang," kata Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan Rusmin Amin melalui webinar di Batang, Selasa.
Menurut dia, berdasar kajian di negara maju yang sudah menjalankan industrialisasi tidak terlepas dari urusan standarisasi mutu meteorologi.
"Kami punya data daerah-daerah industri yang membutuhkan kepastian hukum dari sisi aspek alat ukur yang digunakan," katanya.
Ia mengatakan alat ukur ini sangat penting untuk urusan pajak pendapatan karena perusahaan di KIT Batang akan melakukan transaksi besar terhadap barang yang diekspor.
"Negara melibatkan 60 persen dari 'Gross Domestic Product' (GDP). Adapun pada 2019 Indonesia punya GDP sekitar Rp15 triliun, artinya di situ ada keterlibatan pengukuran," katanya.
Baca juga: Legislator minta UPTD Metrologi rutin operasi timbangan
Menurut dia, animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan juru timbang dan reparatir alat ukur, takar timbang, dan perlengkapnya yang di gagas oleh Kementerian Perdagangan kini sudah melampaui target.
"Program ini untuk menciptakan 1.000 juru timbang hingga 2021. Namun, kenyataan yang sudah mendaftar sebanyak 1.500 orang," katanya.
Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa alat ukur atau metrologi yang berteknologi tinggi sangat penting diera digital, apalagi Kabupaten Batang akan berdiri Kawasan Industri Terpadu Batang.
Karena itu, kata dia, pemkab segera merintis Unit Pelaksana Teknis (UPT) metrologi sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat dan konsumen.
"Metrologi berbasis digital menjadi penting tetapi 'high technology' juga tidak lepas dari kecurangan untuk mencuri ukuran maupun berat barang," katanya.
Baca juga: Kudus Segera Miliki UPTD Metrologi Legal
Baca juga: Pemkot Magelang kini bisa uji metrologi legal mandiri
"Pemkab Batang dari sisi metrologi ke depan cukup berkembang dan perlu ada kesiapan daerah sehingga perlu alat ukur untuk mendukung KIT Batang," kata Direktur Metrologi Kementerian Perdagangan Rusmin Amin melalui webinar di Batang, Selasa.
Menurut dia, berdasar kajian di negara maju yang sudah menjalankan industrialisasi tidak terlepas dari urusan standarisasi mutu meteorologi.
"Kami punya data daerah-daerah industri yang membutuhkan kepastian hukum dari sisi aspek alat ukur yang digunakan," katanya.
Ia mengatakan alat ukur ini sangat penting untuk urusan pajak pendapatan karena perusahaan di KIT Batang akan melakukan transaksi besar terhadap barang yang diekspor.
"Negara melibatkan 60 persen dari 'Gross Domestic Product' (GDP). Adapun pada 2019 Indonesia punya GDP sekitar Rp15 triliun, artinya di situ ada keterlibatan pengukuran," katanya.
Baca juga: Legislator minta UPTD Metrologi rutin operasi timbangan
Menurut dia, animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan juru timbang dan reparatir alat ukur, takar timbang, dan perlengkapnya yang di gagas oleh Kementerian Perdagangan kini sudah melampaui target.
"Program ini untuk menciptakan 1.000 juru timbang hingga 2021. Namun, kenyataan yang sudah mendaftar sebanyak 1.500 orang," katanya.
Bupati Batang Wihaji mengatakan bahwa alat ukur atau metrologi yang berteknologi tinggi sangat penting diera digital, apalagi Kabupaten Batang akan berdiri Kawasan Industri Terpadu Batang.
Karena itu, kata dia, pemkab segera merintis Unit Pelaksana Teknis (UPT) metrologi sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat dan konsumen.
"Metrologi berbasis digital menjadi penting tetapi 'high technology' juga tidak lepas dari kecurangan untuk mencuri ukuran maupun berat barang," katanya.
Baca juga: Kudus Segera Miliki UPTD Metrologi Legal
Baca juga: Pemkot Magelang kini bisa uji metrologi legal mandiri