"Gerakan ini memanfaatkan kekuatan solidaritas masyarakat untuk memantau dan menjaga tetangga masing-masing," katanya di Semarang, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa "Jogo Tonggo" mengambil semangat solidaritas masyarakat pedesaan yang saling menjaga dan membantu dalam segala hal.
"Orang desa terbiasa berbagi makanan, gotong royong membangun rumah dan menjaga lingkungan dengan siskamling. Spirit ini kita ambil karena basis kekuatan utama Jawa Tengah adalah desa," ujarnya.
Sebelumnya, narasi gotong royong sudah Ganjar gerakkan ke seluruh desa di Jateng, namun dicanangkan lagi dengan nama "Jogo Tonggo" disertai instruksi dan koordinasi lebih tegas, bahkan penyiapan aturan ini diperkuat dengan masukan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta para pakar.
"Kita siapkan data dan pelibatan dari gugus tugas provinsi, bupati, wali kota, camat, hingga kades dan RW yang lebih terkoordinasi," katanya lagi.
Menurut Ganjar, gerakan "Jogo Tonggo" mencakup dua hal, yakni jaring pengaman sosial dan keamanan berupa sosialisasi, pendataan, serta pemantauan warga.
Baca juga: Ratusan orang di Jawa Tengah kesulitan restrukturisasi kredit
Jaring pengaman ekonomi terdiri dua hal, yakni memastikan tidak ada satu pun warga yang kelaparan selama pandemi COVID-19, dan mengusahakan kegiatan ekonomi warga berjalan dengan baik usai wabah ini.
Pada setiap Satgas "Jogo Tonggo" dipimpin ketua RW dibantu para ketua RT dan beranggotakan tim kesehatan, tim ekonomi, dan tim keamanan.
"Ketua satgas melaporkan kegiatan setiap hari kepada desa atau kelurahan, maka keberagaman itu, lokalitas itu kita berikan ruang dan camat jadi supervisor. Kabupaten sama provinsi siap 'mensupport' dan mengarahkan. Semoga dalam dua hari ini bisa selesai rancangannya, sehingga nanti saya keluarkan pergub," ujarnya pula.
Ganjar menyebut gerakan tersebut penting, karena dirinya melihat kemungkinan banyaknya pengangguran dan langkanya bahan makanan setelah pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mesti bergerak sampai pemerintahan level paling bawah.
Oleh karena itu, lanjut dia, setiap desa harus memastikan kebutuhan pangan tercukupi dengan memulai menanam dan beternak sejak sekarang, termasuk lumbung pangan juga harus mulai diadakan di setiap desa bahkan RW.
"Sekarang mulai menanam dari sayur-mayur hingga apotek hidup di tiap pekarangan. Desa atau RW yang belum punya ikan mulai menebar benih, yang belum punya telur dan daging mulai beternak ayam atau kambing. Dipetakan potensinya, kalau setiap desa punya produk, mereka juga bisa barter antardesa terdekat. Beras barter ikan, sayur barter telur misalnya. Jadi mau kondisi seperti apa, setidaknya kebutuhan dasar tercukupi," katanya lagi.
Ganjar mengaku tidak ingin ada warganya di Jateng yang mati kelaparan, sehingga setiap warga harus menengok tetangga kiri kanan dan jika ada yang kesusahan agar melapor ke ketua RW untuk dicarikan solusi bersama.
Politikus PDI Perjuangan itu juga memikirkan keberlanjutan ekonomi usai pandemi COVID-19. (LHP)
Baca juga: Ganjar minta restoran terapkan pembatasan jarak cegah COVID-19
Baca juga: Pemprov Jateng sinkronisasi data penerima bantuan terdampak COVID-19
