Patrapadi sayangkan Museum Pengabdian Diponegoro untuk resepsi pernikahan

id patrapadi,museum pengabdian diponegoro,resepsi

Patrapadi sayangkan Museum Pengabdian Diponegoro untuk resepsi pernikahan

Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro di Kota Magelang. ANTARA/Heru Suyitno

Magelang (ANTARA) - Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro (Patrapadi) menyayangkan pemanfaatan kompleks Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro di Kota Magelang, Jawa Tengah, untuk penyelenggaraan resepsi pernikahan.

Ketua Patrapadi Roni Sodewo di Magelang, Rabu, mengatakan pihaknya paham aset negara itu ada yang untuk optimalisasi supaya menghasilkan uang, tetapi jangan sampai dengan cara mengorbankan nilai sejarah.

Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Haul Pangeran Diponegoro di Museum BPK RI. Museum ini dalam satu kompleks dengan Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro yang merupakan bekas Gedung Karesidenan Kedu yang pada 28 Maret 1830 Pangeran Diponegoro ditangkap Jenderal De Kock di tempat tersebut karena menggelorakan Perang Jawa (1825-1830) melawan penjajahan Belanda.

Baca juga: Edukasi sejarah pahlawan, Pemkot Magelang gelar haul Diponegoro

"Jangan sampai kemudian kegiatan tersebut mematikan waktu untuk orang-orang yang mau berkunjung ke museum. Anak-anak sekolah itu waktunya hanya hari libur mereka bisa berkunjung ke museum, kalau museum digunakan untuk resepsi pernikahan kapan mereka berkunjung," katanya.

Ia berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang pada Haul Pangeran Diponegoro tersebut sehingga bisa menyampaikan masalah tersebut, namun ternyata tidak datang.

Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro di Kota Magelang tersebut, selama ini dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Menurut dia pengelolaan museum itu lebih baik diserahkan pada komunitas yang benar-benar merasa memiliki.

"Saya yakin, misalnya Komunitas Kota Tua Magelang, di grup itu ada 25.000 orang yang tergabung, kalau satu orang keluarkan Rp1.000 saja ada Rp25 juta sebulan sehingga tidak harus menyelenggarakan acara resepsi dan lain-lain," katanya.

Menurut dia hal itu dilakukan karena mereka terlanjur menulis bahwa setiap tahun mereka akan setor pendapatan asli daerah sekian.

"Namun, seharusnya berhitung juga tingkat kehilangan kesadaran sejarah, hal ini tidak pernah dihitung oleh pemerintah," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Achmad Zaenal M
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar