Salatiga (ANTARA) - Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta mengawal kebijakan yang ada demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Ketika terpilih menjadi anggota dewan, bukan akhir perjalanan, tapi baru dimulai apa yang harus dijalani dan para anggota dewan FPKB tetap menempatkan partai di posisi utama agar keberadaannya terus tumbuh kedepan," kata Wakil Ketua Umum DPP PKB M Hanif Dhakiri di Kota Salatiga, Sabtu.
Saat memberikan materi pembekalan dan pelatihan bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PKB se-Jawa Tengah, Hanif Dhakiri juga mengingatkan bahwa para legislator adalah etalase dari sebuah toko.
"Toko ini adalah parpol, jika menarik maka akan membuat orang masuk. Minimal melihat-lihat dulu, apakah kemudian beli atau tidak, itu belakangan," ujar mantan Menteri Tenaga Kerja itu.
Menurut dia, parpol bisa memberi peran nyata melalui peranan anggota dewan sehingga semua legislator dari PKB harus solid dan kompak, termasuk menjaga dinamika partai di semua tingkatan.
"'Reward and punishment' tetap harus berjalan. Ini semua juga demi bisa keluar dari keterbatasan partai," katanya.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga menyampaikan akan terus menguatkan disiplin partai bagi para kader agar PKB semakin kuat.
"Jangan jadi beban, keterbatasan partai terus 'disonggo' bareng-bareng agar partai punya kekuatan dalam menghadapi kompetisi, apalagi PKB terbilang partai yang tidak punya apa-apa, seperti kekuatan finansial maupun media," ujarnya.
Semua kader dan pengurus PKB juga diingatkan untuk terus melakukan perubahan, dan inovasi guna menjaga eksistensi partai.
Ketua DPW PKB Jateng KH M Yusuf Chudlori menambahkan pertemuan ini merupakan yang pertama pascasemua kadernya dilantik menjadi anggota dewan.
"Ini jadi sangat penting karena ada agenda-agenda strategis yang harus kita kawal bersama," katanya.
Pria yang akrab disapa Gus Yusuf menyebutkan bahwa saat ini sudah ada Undang-Undang Pesantren dan semua anggota FPKB harus ikut mengawal keberadaan undang-undang tersebut.
"Jangan sampai UU ini hanya tulisan kertas, tapi kita betul-betul mengawal semua, agar bisa sejahterakan guru-guru pesantren, madrasah diniyah," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Gus Yusuf juga menegaskan fraksi merupakan kepanjangan tangan partai sehingga keberadaannya harus dibawah komando partai.
"Jadi kalau ada rapat-rapat jangan malah kunjungan kerja, ini tentang disiplin. Kita ingin PKB jadi partai 'day to day', tumbuh setiap hari, bukan lima tahunan," tegasnya.
