Kongres Perempuan Jateng jadi tonggak kegiatan serupa

Semarang (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Jawa Tengah Retno Sudewi yakin bahwa Kongres Perempuan Jawa Tengah 2019 akan menjadi tonggak kegiatan serupa berikutnya.

"Kongres Perempuan Jawa Tengah I ini akan menjadi tonggak pelaksanaan kongres selanjutnya. Hasil kongres akan diimplementasikan dalam program jangka pendek dan jangka panjang, sehingga tidak hanya merupakan slogan tetapi realisasi program untuk solusi bersama," kata Retno Sudewi dalam keterangan pers yang diterima Antara, di Semarang, Minggu.

Ia menjelaskan sebelumnya pernah dilaksanakan Kongres Wanita I di Yogyakarta, Kongges Wanita II di Jakarta, dan Kongres Wanita III di Bandung. Kongres I, II, dan III menghasilkan banyak rekomendasi penting untuk mengatasi kesenjangan dan diskriminasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, perkawinan/ keluarga, hak memilih dan dipilih (politik), kekerasan dalam rumah tangga (poligami) dan kekerasan seksual. Bahkan ikrar persatuan organisasi perempuan yang dibacakan peserta Kongres Wanita I pada tanggal 22 Desember 1928 diperingati sebagai Hari Ibu.

Saat ini, kata Retno Sudewi, sudah 91 tahun pascaKongres Wanita I, atau sudah 74 tahun sejak Indonesia Merdeka, atau sudah 21 tahun reformasi dan berbagai masalah kesenjangan dan diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi baik itu kemiskinan perempuan, ketidaksetaraan upah dan kesempatan pekerjaan, kekerasan dan perdagangan perempuan, perkawinan anak, kematian ibu dan rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen dan dalam pembangunan merupakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh perempuan.

"Untuk itu Kongres Perempuan Jawa Tengah I perlu dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian masalah perempuan saat ini," katanya.

Dari 120 anggota DPRD Jawa Tengah hasil Pemilu 2019, tambahnya, hanya terdapat 22 anggota DPRD perempuan atau hanya sebesar 18,3 persen, padahal keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif DPRD Jawa Tengah pada Pemilu 2019 tercatat sebesar 40,6 persen.

"Untuk itu pascapemilu kepala daerah Provinsi Jawa Tengah 2018 dan Pemilu Presiden 2019, gerakan perempuan di Jawa Tengah memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk mendiskripsikan apa yang terjadi, tetapi harus, melakukan konsolidasi gerakan sosial," katanya.

Kongres Perempuan akan dilaksanakan dua hari, Senin-Selasa, 25-26 November 2019 di Hotel UTC, Jalan Kelud Raya Semarang dengan peserta berasal dari organisasi lintas profesi, agama, OPD terkait, BKOW, GOW, LSM, komunitas, jurnalis, dan elemen terkait sebanyak 750 orang.