Semarang (Antaranews Jateng) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan tarif tol Trans Jawa sampai saat ini masih didiskusikan.
"Ini sedang didiskusikan di antara Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Karena investasi, saya tidak bisa memutuskan sendiri," katanya, di Semarang, Rabu.
Hal tersebut diungkapkannya usai launching proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) Semarang Barat.
Basuki mengatakan pemerintah tidak bisa memutuskan sendiri terkait penetapan tarif tol Trans Jawa karena merupakan investasi, bukan dibangun dari anggaran pemerintah.
"Kalau Jembatan Suramadu, karena itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah bisa memutuskan sendiri, nol," katanya.
Namun, kata dia, karena pembangunan jalur tol Trans Jawa merupakan investasi dari berbagai pihak maka para pemilik diminta untuk mendiskusikan perihal penetapan tarif.
"Tiap ruas ini pemiliknya beda. Ada Jasa Marga, Astra, dan yang lain-lain. Karena ini investasi, mereka saya minta diskusikan," katanya.
Menurut dia, perhitungan tarif tol Trans Jawa secara keseluruhan jika modelnya ditambahkan diperkirakan sekitar Rp625 ribu mulai Jakarta hingga Surabaya.
"Mereka harus berdiskusi. Apakah mau ditambahkan semua masing-masing ruas? Kalau ditambahkans emua jadinya Rp625 ribu itu," katanya.
Ia mencontohkan tarif kereta api (KA) yang bisa dibuat sama untuk tujuan pemberhentian tertentu, seperti dari Jakarta ke Semarang dan Jakarta ke Tegal.
"Kalau KA itu bisa. Jakarta-Tegal, Jakarta-Semarang itu podo tikete. Jakarta-Cepu, Jakarta-Surabaya sama. Kalau tol, bisa enggak dibikin begitu?" katanya.
Sekarang ini, kata Basuki, skema-skema tarif masih terus dieksplorasi sampai didapatkan yang paling pas, sembari menunggu peresmian yang ditargetkan dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Menteri PAN-RB apresiasi pelayanan RSWN Semarang
Selasa, 30 April 2024 8:27 Wib
Mentan: Modernisasi pertanian tingkatkan produksi pangan
Selasa, 23 April 2024 15:36 Wib
Pemprov Jateng optimistis produksi pangan meningkat usai para petani terima 10 ribu Alsintan
Selasa, 23 April 2024 14:45 Wib
Menteri PPPA ingin perempuan Indonesia berdaya secara ekonomi
Senin, 22 April 2024 1:11 Wib
Empat menteri hadir di MK untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara PHPU
Jumat, 5 April 2024 8:51 Wib
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Kementerian Pertanian gandeng Kodam Diponegoro atasi darurat pangan
Kamis, 21 Maret 2024 14:37 Wib
Gibran sebut soal susunan kabinet akan ada waktunya
Senin, 18 Maret 2024 15:47 Wib