Cilacap, ANTARA - Pemerintah sudah berkomitmen bahwa laut Indonesia harus menjadi masa depan bangsa sehingga tidak boleh dikaveling-kaveling, kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Laut di Indonesia sudah tidak boleh dikaveling-kaveling lagi," katanya di Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Cilacap, Jawa Tengah, Senin.
Ia mengatakan kebijakan yang berkeadilan dan kebijakan yang mendukung pemerataan adalah program pemerintah sekarang.
Oleh karena itu, dia meminta seluruh aparat pemerintah daerah, kementerian, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan dan pemerataan itu ada.
Lebih lanjut, Menteri Susi mengatakan tata kelola perikanan yang berkelanjutan harus dilaksanakan.
"Tidak boleh orang sembarang bikin kapal, seenak sendiri, tanpa aturan, alat tangkapnya apa, ukurannya berapa. Tidak boleh ada lagi kapal-kapal ukuran `mark down` (ukuran yang dilaporkan lebih kecil dari ukuran sebenarnya, red.). Ini yang harus diteliti," katanya.
Terkait dengan hal itu, dia meminta aparat memastikan surat izin kapal yang akan melaut.
Ia mengatakan jika ukuran kapal yang dilaporkan sebesar 30 "gross tonage" (GT) namun kenyataanya mencapai 100 GT, kapal tersebut tidak boleh melaut.
"Harus diukur ulang," tegasnya.
Menteri Susi mengatakan selama ini, sektor perikanan tidak bisa memberikan kontribusi kepada keuangan negara karena banyaknya pemilik kapal yang melakukan ukuran "mark down".
Ia menegaskan ukuran "mark down" tidak boleh terjadi lagi.
"Saya mohon aparat segera melakukan konsolidasi. Kalau tidak mau membereskan ukurannya, tidak boleh melaut," katanya.
Selain itu, kata dia, pembayaran pajak kapal berukuran besar juga harus dilakukan dengan benar.
Menurut dia, kapal ukuran 10 GT ke bawah sudah dibebaskan dari pajak dan tidak perlu mengurus izin lagi.
Dia mengaku banyak menerima keluhan jika kapal berukuran di bawah 10 GT masih harus mengurus surat laik operasi (SLO) dan sebagainya.
"Mulai sekarang tidak perlu lagi. Sebetulnya sudah dari 7 November 2014, kapal di bawah 10 GT tidak perlu lagi mengurus izin-izin, hanya satu kali daftar, registrasi," katanya.
Di samping itu, kata dia, kapal berukuran 30 GT ke atas tidak boleh mendapatkan solar bersubsidi lagi.
Menurut dia, semua itu harus dibereskan oleh aparat terutama petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang ada di Cilacap.
Berita Terkait
Mentan: Modernisasi pertanian tingkatkan produksi pangan
Selasa, 23 April 2024 15:36 Wib
Pemprov Jateng optimistis produksi pangan meningkat usai para petani terima 10 ribu Alsintan
Selasa, 23 April 2024 14:45 Wib
Menteri PPPA ingin perempuan Indonesia berdaya secara ekonomi
Senin, 22 April 2024 1:11 Wib
Empat menteri hadir di MK untuk memberikan keterangan pada sidang lanjutan perkara PHPU
Jumat, 5 April 2024 8:51 Wib
Dini sebut menteri tak perlu izin presiden untuk penuhi panggilan MK
Selasa, 2 April 2024 9:49 Wib
Kementerian Pertanian gandeng Kodam Diponegoro atasi darurat pangan
Kamis, 21 Maret 2024 14:37 Wib
Gibran sebut soal susunan kabinet akan ada waktunya
Senin, 18 Maret 2024 15:47 Wib
Menteri Nadiem apresiasi UNS pada program Kampus Merdeka
Jumat, 8 Maret 2024 13:22 Wib