Jakarta Antara Jateng - Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding mengatakan langkah Polri yang mengusulkan menunda atau menangguhkan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah tepat.
"Kalau tidak dicabut berarti masih berlaku dan langkah yang tepat ketika ada laporan calon yang ikut Pilkada itu ditangguhkan, tidak hanya di Ibu Kota Jakarta, tapi juga daerah lain," kata Sudding di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, memang dulu era Badrodin terbitnya Surat Edaran Perkap Nomor SE/7/VI/2014 manakala sudah memasuki tahapan pemilu apalagi masa pendaftaran kemudian ada laporan terhadap calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur itu ditangguhkan sampai pilkada selesai.
Politikus Partai Hanura itu menilai pengaduan di masa jelang Pilkada sangat rentan unsur politisnya, sehingga Polri harus objektif melihat kasus aduan.
"Karena sangat rentan yang diajukan itu bermuatan politik tidak konteks pilar hukum," ujarnya.
Dia mengatakan, apabila proses pilkada selesai, kasus tersebut bisa ditindaklanjuti lagi oleh penyidik dengan alasan bukti-bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus tersebut.
Hal itu menurut dia dibutuhkan agar jangan sampai Korps Bhayangkara dijadikan sebagai alat politik, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada.
"Polri harus independen, tidak boleh terpolarisasi kepentingan-kepentingan," ucapnya.
Sebelumnya Kabareskrim Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan pihaknya mempertimbangkan penangguhan proses hukum laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama untuk menghindari politisasi jelang Pilkada DKI 2017.
Berita Terkait
Anggota DPR RI minta Menkumham tanggung jawab terbakarnya Lapas Tangerang
Rabu, 8 September 2021 15:04 Wib
Sudding Benarkan ada 12 Anggota DPR dari Berbagai Parpol Pindah ke Hanura
Kamis, 3 Agustus 2017 17:17 Wib
Sudding Nilai tidak Perlu Hak Angket Kasus e-KTP
Rabu, 15 Maret 2017 14:22 Wib
Sudding: MKD Mengacu Putusan MK terkait Novanto
Rabu, 28 September 2016 16:26 Wib
Sudding dan Pengamat Nilai Pernyataan Saut tidak Etis dan Elegan
Senin, 9 Mei 2016 11:21 Wib
Sudding: Bila Diperlukan MKD akan Sambangi Presiden-Wapres Soal Pencatutan Nama
Senin, 30 November 2015 12:16 Wib
Sudding: Soal Novanto-Fadli Zon di AS Ditindak Lanjuti Tanpa Pengaduan
Selasa, 8 September 2015 12:36 Wib
Sudding Persilakan Fraksi PDIP Gunakan Hak Interpelasi soal Pembatalan BG
Jumat, 20 Februari 2015 11:50 Wib