Pemprov Jateng Bentuk Tim Penyelesaian Sengketa Urut Sewu
"Tim independen terdiri atas tujuh orang dari berbagai kalangan yang sudah ahli di bidangnya, antara lain dari UGM, dan Badan Pertanahan Nasional," kata salah seorang perwakilan Bagian Pemerintahan Pemprov Jateng Agus Hariyanto saat menemui puluhan pengunjuk rasa yang menuntut penyelesaian sengketa lahan Urut Sewu di Semarang, Rabu.
Menurut dia, tim "independen" itu saat ini hingga 20 hari ke depan sedang mengumpulkan data-data kepemilikan tanah di kawasan Urut Sewu, baik dari TNI maupun dari warga setempat.
"Setelah data kepemilikan terkumpul dan diverifikasi, tim 'independen' akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung, kemudian mengeluarkan rekomendasi agar bisa dilakukan mediasi pada 25 November 2015," ujarnya.
Di hadapan pengunjuk rasa dari IAIN Walisongo Semarang, Agus memastikan bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak menutup mata terkait penyelesaian sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan di kawasan Urut Sewu.
Selain menuntut segera diselesaikannya sengketa lahan di kawasan Urut Sewu, puluhan pengunjuk rasa juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan TNI saat membubarkan unjuk rasa yang dilakukan para petani.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya serius dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan di kawasan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen.
Ganjar meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melakukan pengecekan bukti-bukti kepemilikan lahan di kawasan Urut Sewu hingga ke tingkat nasional.
"Saya tidak mau permasalahan Urut Sewu berlarut-larut, oleh karena itu beri kesempatan kami untuk bekerja menyelesaikannya," katanya.
Seperti diwartakan, terjadi bentrokan antara prajurit TNI dengan warga yang berunjuk rasa di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kebumen, Sabtu (22/8).
Puluhan warga yang berunjuk rasa itu menolak pemagaran di kawasan Urut Sewu untuk kepentingan TNI.
Sedikitnya sebelas petani termasuk Kepala Desa Wiromartan Widodo Sunu Nugroho yang memimpin aksi ini mengalami luka-luka akibat dipukuli prajurit TNI.
Menurut dia, tim "independen" itu saat ini hingga 20 hari ke depan sedang mengumpulkan data-data kepemilikan tanah di kawasan Urut Sewu, baik dari TNI maupun dari warga setempat.
"Setelah data kepemilikan terkumpul dan diverifikasi, tim 'independen' akan turun ke lapangan untuk mengecek langsung, kemudian mengeluarkan rekomendasi agar bisa dilakukan mediasi pada 25 November 2015," ujarnya.
Di hadapan pengunjuk rasa dari IAIN Walisongo Semarang, Agus memastikan bahwa Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tidak menutup mata terkait penyelesaian sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan di kawasan Urut Sewu.
Selain menuntut segera diselesaikannya sengketa lahan di kawasan Urut Sewu, puluhan pengunjuk rasa juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan TNI saat membubarkan unjuk rasa yang dilakukan para petani.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya serius dalam menyelesaikan permasalahan mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan di kawasan Urut Sewu, Kabupaten Kebumen.
Ganjar meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada dirinya untuk melakukan pengecekan bukti-bukti kepemilikan lahan di kawasan Urut Sewu hingga ke tingkat nasional.
"Saya tidak mau permasalahan Urut Sewu berlarut-larut, oleh karena itu beri kesempatan kami untuk bekerja menyelesaikannya," katanya.
Seperti diwartakan, terjadi bentrokan antara prajurit TNI dengan warga yang berunjuk rasa di Desa Wiromartan, Kecamatan Mirit, Kebumen, Sabtu (22/8).
Puluhan warga yang berunjuk rasa itu menolak pemagaran di kawasan Urut Sewu untuk kepentingan TNI.
Sedikitnya sebelas petani termasuk Kepala Desa Wiromartan Widodo Sunu Nugroho yang memimpin aksi ini mengalami luka-luka akibat dipukuli prajurit TNI.