"Pada Pemilu 2009 misalnya, satu masalah besar yang sering dituding sebagai penyebab tidak akuratnya daftar pemilih adalah data penduduk," katanya, usai diskusi publik "Apa Kabar Daftar Pemilih" di Semarang, Selasa.

Menurut pengajar tata negara Fakultas Hukum (FH) Undip itu, persoalan serupa juga ditemukan dalam banyak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2013.

Ia menjelaskan lembaga yang memiliki autoritas melakukan pendataan jumlah penduduk di Indonesia adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), namun hasil pendataan keduanya sering berbeda.

Hasyim mencontohkan data jumlah penduduk Jateng berdasarkan data Kemendagri pada 2008 berjumlah 34.464.667 jiwa, sementara data BPS pada 2010 menyebutkan jumlah penduduk provinsi itu mencapai 32.380.687 jiwa.

"Artinya, dalam kurun waktu dua tahun berdasarkan data dari dua lembaga itu menunjukkan jumlah penduduk Jateng merosot sebanyak 2.083.980 jiwa. Padahal, tidak ada peristiwa bencana besar kurun waktu itu," katanya.

Persoalan itu kembali merumitkan ketika pelaksanaan Pilgub Jateng 2013, kata dia, Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Kemendagri menunjukkan jumlah penduduk Jateng 2012 sebanyak 32.578.357 jiwa.

Sementara, kata dia, Pemerintah Provinsi Jateng menyerahkan data penduduk sebanyak 39.291.216 jiwa kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat sehingga ada perbedaan signifikan sebesar 6.712.859 jiwa.

"Berdasarkan data penduduk dari Kemendagri, beserta jajaran pemerintah daerah dan BPS selama ini memang menunjukkan data penduduk sejak awal memang tidak akurat. Penyebabnya, minimnya koordinasi antarlembaga," katanya.

Karena itu, Hasyim mengingatkan akurasi data penduduk di Indonesia harus dibenahi dengan koordinasi intensif antarlembaga, termasuk koordinasi internal antara Kemendagri dengan jajaran pemerintah daerah.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Jateng Teguh Purnomo juga mengakui terjadinya masalah akurasi data pemilih dalam pelaksanaan pesta demokrasi di wilayah tersebut.

"Kami masih menemukan adanya pemilih ganda, kemudian penulisan nama yang tidak benar, tanggal lahir salah, umur yang tidak sesuai, status perkawinan yang tidak sesuai pada pelaksanaan Pilgub Jateng 2013," katanya.