Jepara (ANTARA) - Kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, melibatkan 1.246 petugas lapangan, serta melibatkan petugas pemeriksa lapangan serta petugas organik BPS sebagai agenda strategis nasional yang bertujuan memotret kondisi perekonomian di Jepara.
"Dari 1.246 petugas yang akan diterjunkan ke lapangan, meliputi petugas pendataan lapangan berjumlah 1.076 orang, petugas pemeriksa lapangan 138 orang, serta 32 petugas organik BPS yang nantinya juga terlibat dalam Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jepara," kata Kepala BPS Kabupaten Jepara Isnaini saat pembukaan pelatihan Petugas Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi (SE) 2026 bagi petugas lapangan dan pengawas lapangan di Hotel D’Season Premier Bandengan Jepara, Selasa.
Hadir dalam acara tersebut, Bupati Jepara H. Witiarso Utomo, Kodim 0719/Jepara, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait, serta BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk mendukung pelaksanaan sensus tersebut, kata dia, BPS Jepara melaksanakan pelatihan terhadap 1.246 petugas yang akan diterjunkan ke lapangan untuk melakukan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Jepara.
"Pelatihan dilaksanakan dalam tiga gelombang. Gelombang pertama pada 2-4 Juni 2026, gelombang kedua pada 8-10 Juni 2026, dan gelombang ketiga pada 12-14 Juni 2026. Secara keseluruhan terdapat 15 kelas pelatihan yang akan mengikuti kegiatan ini," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Jepara yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan baik, termasuk melalui pelatihan bagi para petugas lapangan sebagai ujung tombak keberhasilan sensus.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Jepara, saya menyampaikan apresiasi kepada BPS Kabupaten Jepara yang telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan baik, termasuk menyelenggarakan pelatihan bagi para petugas lapangan yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan sensus ini," ujarnya.
Menurut dia, Sensus Ekonomi merupakan agenda strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Perkembangan teknologi, kata dia, juga mengubah struktur ekonomi secara signifikan. Banyak aktivitas usaha yang sebelumnya mudah terlihat secara fisik kini berkembang melalui "marketplace", media sosial dan berbagai platform digital lainnya.
"Karena itu pemerintah membutuhkan data yang lebih lengkap, lebih akurat, dan lebih mutakhir agar tidak ada potensi ekonomi masyarakat yang luput dari pencatatan," ujarnya.
Menurut dia, pemkab juga membutuhkan data ekonomi yang berkualitas untuk merumuskan arah pembangunan yang tepat sasaran. Apalagi, saat ini perekonomian Jepara terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,41 persen pada tahun 2025.
Selain itu, Jepara memiliki berbagai sektor unggulan yang menjadi kekuatan daerah, mulai dari industri mebel dan ukir yang telah mendunia, UMKM yang terus berkembang, sektor perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga perikanan dan kelautan.
"Potensi besar tersebut memerlukan dukungan data yang akurat agar arah pembangunan benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jepara untuk turut mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas.
"Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan sensus ini. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah besar menghadirkan data ekonomi yang berkualitas, memperkuat perencanaan pembangunan, dan mendorong terwujudnya Jepara yang makmur, unggul, lestari dan religius," ujarnya.
Baca juga: Jepara diharapkan memasukkan pengelolaan dan daur ulang sampah ke kurikulum sekolah