Semarang (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) meminta masyarakat dan pelaku usaha memberikan jawaban jujur dan data akurat saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026
"BPS menjamin kerahasiaan data yang disampaikan masyarakat yang di sensus," kata Plt Kepala BPS Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih di Semarang, Kamis.
Menurut dia, data hasil sensus tidak diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, misalnya berkaitan dengan pajak.
"Data yang kami sajikan nanti secara agregat, tidak secara individu," tambahnya.
Ia menjelaskan Sensus Ekonomi yang rencananya mulai dilaksanakan pada Mei 2026 tersebut akan dilakukan dari pintu ke pintu.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat dan pelaku usaha menyiapkan data, seperti yang berkaitan dengan jumlah produksi serta nilai penjualan.
Dengan demikian, kata dia, karakteristik usaha tiap wilayah akan bisa terpotret melalui sensus tersebut.
Adapun berkaitan dengan jumlah petugas sensus yang akan diterjunkan, lanjut dia, BPS masih melakukan penghitungan kebutuhan di lapangan.
Ia memberikan gambaran jumlah pelaku usaha yang terdata dalam Sensus Ekonomi 2016 tercatat sebanyak 4,1 juta usaha.
Menurut dia, dalam perkembangan waktu 10 tahun sejak sensus ekonomi terakhir, maka jumlah pelaku usaha yang didata juga dimungkinkan bertambah.
Ia menjelaskan kondisi tersebut juga menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebutuhan petugas sensus.
Oleh karena itu, menurut dia, sosialisasi tentang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dinilai penting.
Ia menyebut salah satu hal yang berbeda dibanding Sensus Ekonomi 2016 yakni pertumbuhan pelaku usaha daring.
Baca juga: 700 petugas sensus ekonomi dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan

BPS minta masyarakat jawab jujur dan akurat saat pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026

Plt Kepala BPS Jawa Tengah Endang Tri Wahyuningsih (ANTARA/I.C. Senjaya)
