Solo (ANTARA) - Di tengah perubahan zaman dan derasnya arus digitalisasi, persoalan mendasar pendidikan Indonesia adalah keberadaan guru. Gedung sekolah boleh dibangun megah, perangkat digital boleh dibagikan hingga pelosok daerah, tetapi tanpa guru yang sejahtera dan dihargai, pendidikan tidak akan pernah benar-benar maju. Dalam konteks inilah, keberadaan guru honorer menjadi sangat penting bagi masa depan pendidikan nasional.
Belakangan, masyarakat sempat dihebohkan dengan wacana guru non-ASN akan dirumahkan pada tahun 2027. Kabar tersebut menimbulkan keresahan besar, terutama bagi ratusan ribu guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di sekolah negeri.
Namun, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Pemerintah masih sangat membutuhkan guru non-ASN untuk mengisi kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah. Bahkan lebih dari 200 ribu guru non-ASN masih aktif mengajar dan terdata dalam Dapodik.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa guru honorer masih menjadi “nafas” pendidikan Indonesia. Di banyak daerah, terutama wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), guru honorer hadir dalam segala keterbatasan. Ada yang harus menempuh perjalanan puluhan kilometer, mengajar di ruang kelas sederhana, bahkan menerima honor yang kadang tidak sebanding dengan pengabdian mereka. Namun mereka tetap bertahan demi satu tujuan memastikan anak-anak bangsa tetap mendapatkan pendidikan.
Ironisnya, di era modern saat pemerintah mulai mendorong transformasi digital pendidikan, persoalan kesejahteraan guru masih menjadi pekerjaan rumah besar. Padahal berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kesejahteraan guru. Laporan UNESCO dalam Global Education Monitoring Report menegaskan bahwa negara dengan kualitas guru yang baik cenderung memiliki hasil pendidikan lebih tinggi dan tingkat ketimpangan pendidikan yang lebih rendah.
Menurut penulis, langkah pemerintah melalui berbagai program prioritas Kemendikdasmen patut diapresiasi. Pada tahun 2025, program revitalisasi pendidikan di 62 kabupaten daerah 3T menyerap anggaran lebih dari Rp1,38 triliun. Program ini menjadi upaya nyata memperbaiki kualitas sarana pendidikan di daerah yang selama ini tertinggal.
Transformasi digital terus diperkuat dan dilanjutkan. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan telah menerima perangkat digital berupa papan interaktif, laptop, dan media penyimpanan dengan capaian realisasi mencapai 100 persen. Kehadiran teknologi tersebut diharapkan mampu memperluas akses pembelajaran modern bagi siswa di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, kemajuan teknologi tetap membutuhkan sentuhan manusia bernama guru. Sebab pendidikan bukan hanya soal perangkat digital, melainkan proses membentuk karakter, moral, dan masa depan generasi bangsa. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pembimbing kehidupan.
Program Indonesia Pintar (PIP) telah menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan. Pada tahun 2025, realisasi penyaluran PIP mencapai 102,18 persen dari target dengan total anggaran Rp13,4 triliun untuk 19 juta siswa dari jenjang SD hingga SMK. Bantuan tersebut sangat terasa manfaatnya di wilayah 3T. Kabupaten Kupang, NTT menerima Rp37,2 miliar bagi 52.716 siswa, sedangkan Kabupaten Manggarai Timur menerima Rp30,7 miliar untuk 45.359 siswa.
Di sisi lain, perhatian terhadap kesejahteraan guru mulai menunjukkan perkembangan positif. Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN secara nasional mencapai 103,01 persen dengan total anggaran Rp12,1 triliun. Pemerintah juga mulai menyalurkan tunjangan langsung ke rekening guru guna memastikan transparansi dan mengurangi hambatan birokrasi.
Selain itu, peningkatan kualitas guru terus dilakukan melalui bantuan pendidikan S1/D4 dan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang menjangkau lebih dari 800 ribu pendidik pada tahun 2025. Kebijakan ini penting karena tantangan pendidikan masa depan tidak hanya membutuhkan guru yang hadir di kelas, tetapi juga guru yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan zaman.
Penelitian Organisation for Economic Co-operation and Development dalam laporan Education at a Glance menyebutkan bahwa kesejahteraan guru berkorelasi langsung dengan kualitas pembelajaran siswa. Guru yang merasa aman secara ekonomi cenderung lebih fokus, kreatif, dan produktif dalam mengajar. Artinya, memperjuangkan kesejahteraan guru honorer bukan sekadar urusan administratif, melainkan investasi besar bagi masa depan bangsa.
Ke depan, arah kebijakan pendidikan Indonesia juga mulai menunjukkan optimisme baru. Pemerintah menargetkan transformasi Wajib Belajar 12 Tahun menjadi Wajib Belajar 13 Tahun dengan memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah. Bahkan mulai tahun 2026, penerima PIP direncanakan diperluas hingga jenjang PAUD/TK. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Capaian pendidikan nasional pun menunjukkan tren positif. Partisipasi sekolah usia 7–12 tahun telah mencapai 99,23 persen pada tahun 2025, sedangkan partisipasi jenjang menengah meningkat menjadi 89,53 persen. Angka ini menjadi tanda bahwa akses pendidikan semakin terbuka luas.
Dalam perspektif Islam, guru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat sebelas mengingatkan bahwa memuliakan guru sejatinya adalah memuliakan ilmu pengetahuan. Karena itu, guru honorer tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka adalah penjaga masa depan bangsa yang selama ini bekerja dalam sunyi, tetapi memiliki kontribusi besar bagi negeri.
Sudah saatnya guru honorer tidak lagi hanya dipuji sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”, tetapi juga diberi kepastian kesejahteraan dan masa depan yang layak. Sebab pendidikan yang maju hanya akan lahir dari guru yang dihargai.
*Guru SD Muhammadiyah 1 Surakarta