Di balik program MGB: ketika inovasi menyentuh ruang usaha informal sekolah

Senin, 13 April 2026 13:41 WIB

Harsono, FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. ANTARA/HO-UMS

Solo (ANTARA) - Perubahan selalu membawa dua wajah: harapan dan kegelisahan. Di dunia pendidikan, inovasi kerap hadir sebagai jawaban atas tuntutan zaman, efisiensi, transparansi, dan peningkatan mutu layanan.

Salah satu program yang kini mulai banyak diperbincangkan adalah MGB, yang digadang-gadang sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola sekolah dan mendukung ekosistem pendidikan yang lebih modern. Namun, di balik semangat pembaruan tersebut, ada ruang-ruang kecil yang perlahan tersentuh, bahkan tergeser: ruang usaha informal di lingkungan sekolah.

Sekolah, bagi sebagian orang, bukan hanya tempat belajar. Ia juga menjadi ruang hidup yang menghadirkan denyut ekonomi kecil. Di sudut-sudut halaman sekolah, di dekat gerbang, atau di kantin sederhana, terdapat para pelaku usaha informal, penjual jajanan, minuman, hingga perlengkapan sekolah yang menggantungkan penghidupannya pada aktivitas harian siswa.

Mereka mungkin tidak tercatat dalam laporan keuangan resmi, tetapi kehadiran mereka nyata, bahkan menjadi bagian dari keseharian sekolah.

Program MGB, dengan segala keunggulannya, seringkali membawa perubahan pada sistem pengelolaan internal sekolah, termasuk dalam hal pengadaan dan distribusi kebutuhan siswa. Standarisasi layanan, digitalisasi transaksi, serta penataan ulang mekanisme distribusi barang dan jasa menjadi bagian dari transformasi tersebut. Dalam konteks manajerial, langkah ini tentu positif: lebih tertib, terukur, dan berorientasi pada akuntabilitas.

Namun, di sinilah persoalan mulai muncul. Ketika sistem menjadi lebih terstruktur dan terpusat, ruang bagi pelaku usaha informal perlahan menyempit. Kantin yang dulunya terbuka bagi siapa saja kini mulai diatur lebih ketat. Produk yang boleh dijual harus memenuhi standar tertentu. Bahkan, dalam beberapa kasus, akses bagi pedagang di luar sistem menjadi semakin terbatas. Tanpa disadari, inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas justru berpotensi menggeser ekonomi kecil yang selama ini hidup berdampingan dengan sekolah.

Fenomena ini tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Di satu sisi, sekolah memang perlu menjaga kualitas dan keamanan produk yang dikonsumsi siswa. Standarisasi menjadi penting untuk memastikan kesehatan, kebersihan, dan nilai gizi. Di sisi lain, kebijakan yang terlalu kaku berisiko mengabaikan dimensi sosial-ekonomi yang melekat pada ekosistem sekolah.

Pedagang kecil bukan sekadar pelaku ekonomi, tetapi juga bagian dari relasi sosial yang telah terbangun lama.
Ada nilai-nilai yang tak tertulis dalam interaksi tersebut. Seorang penjual jajanan yang hafal selera siswa, yang memberi kelonggaran pembayaran, atau sekadar menyapa dengan ramah setiap pagi, menghadirkan kehangatan yang sulit digantikan oleh sistem yang serba digital. Ketika ruang itu hilang, yang tersisa bukan hanya perubahan pola konsumsi, tetapi juga perubahan pengalaman sosial siswa di sekolah.

Maka, yang diperlukan bukanlah menolak inovasi, melainkan menempatkannya secara bijak. Program MGB perlu dilihat tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai kebijakan sosial yang memiliki dampak luas. Sekolah tidak berdiri dalam ruang hampa, ia berkelindan dengan masyarakat di sekitarnya. Setiap kebijakan yang diambil seharusnya mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi sistem dan keberlanjutan sosial.

Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan menghadirkan pendekatan inklusif. Pelaku usaha informal tidak harus disingkirkan, tetapi dapat dilibatkan dalam sistem yang lebih tertata. Misalnya, melalui pembinaan, pelatihan, atau kemitraan yang memungkinkan mereka memenuhi standar yang ditetapkan sekolah. Dengan demikian, kualitas tetap terjaga, sementara keberlangsungan ekonomi kecil juga terlindungi.

Selain itu, transparansi dan komunikasi menjadi kunci. Perubahan kebijakan perlu disosialisasikan secara terbuka, melibatkan berbagai pihak, termasuk para pedagang yang terdampak. Dengan dialog yang baik, potensi konflik dapat diminimalkan, dan solusi yang lebih adil dapat ditemukan.

Sekolah, sebagai institusi pendidikan, seharusnya menjadi teladan dalam membangun kebijakan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berempati.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya diukur dari seberapa rapi sistem yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar ia mampu menjaga harmoni sosial di sekitarnya. Program MGB memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif, tetapi ia juga membawa tanggung jawab untuk tidak mengabaikan mereka yang berada di pinggiran sistem.

Di balik setiap kebijakan, selalu ada cerita-cerita kecil yang layak didengar. Cerita tentang pedagang yang kehilangan tempat, tentang siswa yang merindukan suasana lama, atau tentang upaya bertahan di tengah perubahan. Jika inovasi mampu merangkul cerita-cerita itu, maka ia tidak hanya menjadi program yang baik di atas kertas, tetapi juga menjadi kebijakan yang hidup dan bermakna di tengah masyarakat.

Di titik inilah kita diajak untuk merenung: apakah setiap langkah maju yang kita ambil telah menyertakan semua pihak ikut bergerak, atau justru meninggalkan sebagian di belakang? Sebab pendidikan sejatinya bukan hanya tentang mencerdaskan, tetapi juga tentang memanusiakan.

* FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta