Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menjamin keberlanjutan layanan transportasi aglomerasi Trans Banyumas meskipun di tengah tantangan kondisi ekonomi dan ketidakpastian dukungan subsidi dari pemerintah pusat.
Usai acara “Ceremony Handover Bus Trans Banyumas dari APBN ke APBD” di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Selasa, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan layanan Trans Banyumas yang telah mendapat kepercayaan masyarakat tidak akan dihentikan.
“Dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai oleh masyarakat kemudian berhenti di tengah jalan. Pokoknya bagaimana caranya harus berjalan,” katanya.
Menurut dia, pemerintah daerah masih berharap adanya tambahan subsidi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dengan dukungan Komisi V DPR RI pada perubahan anggaran mendatang.
Meskipun demikian, dia mengatakan Pemkab Banyumas juga telah menyiapkan langkah antisipasi apabila subsidi tersebut tidak terealisasi.
“Alternatif terburuk pun kami sudah siap. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jalan terus,” katanya menegaskan.
Selain menjaga operasional, kata dia, Pemkab Banyumas juga berencana mengembangkan jangkauan layanan Trans Banyumas yang saat ini masih terbatas.
Ke depan, kata dia, layanan tersebut diharapkan dapat menjangkau wilayah Wangon hingga Lumbir dengan konsep kendaraan listrik.
“Kami sudah diskusikan dan saat ini sedang dihitung kelayakannya. Mudah-mudahan bisa terealisasi,” katanya.
Terkait tarif, dia mengatakan akan ada penyesuaian apabila subsidi dari pemerintah pusat berkurang atau hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saat ini tarif masih menunggu skema subsidi, baik dari pusat maupun daerah. Tapi kalau hanya APBD, tentunya harus ada penyesuaian tarif sesuai kemampuan,” katanya menjelaskan.
Ia mengatakan Pemkab Banyumas juga membuka peluang peningkatan pendapatan non-tarif melalui pemanfaatan ruang iklan pada armada Trans Banyumas guna mendukung keberlanjutan layanan angkutan aglomerasi tersebut.
“Ada iklan-iklan, nanti bisa ditempel berbagai promosi. Itu juga ada tarifnya sesuai perda,” katanya.
Ia mengatakan Pemkab Banyumas juga akan mendorong penggunaan transportasi umum melalui imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN), meskipun tidak bersifat wajib.
“Hanya imbauan, tidak ada pemaksaan. Saya tidak ingin membuat kebijakan yang hanya sekadar kebijakan tapi tidak dilaksanakan,” kata Bupati.
Baca juga: BPJAMSOSTEK memberikan perlindungan pekerja renovasi RTLH di Banyumas