Pemkab Banyumas siagakan cadangan pangan bagi warga rentan

Kamis, 23 April 2026 19:40 WIB

Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti (tengah) dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan CPPD Tahun Anggaran 2026 di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Kamis (23/4/2026). ANTARA/HO-Pemkab Banyumas

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menyiagakan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) guna melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan dari potensi kerawanan pangan.

“CPPD memiliki peran yang sangat strategis, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti bencana, kerawanan pangan, serta gejolak harga pangan di tingkat lokal,” kata Wakil Bupati Banyumas Dwi Asih Lintarti dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan CPPD Tahun Anggaran 2026 di Aula Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Banyumas, Kamis.

Dia mengatakan ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut dia, cadangan pangan tidak sekadar menjadi stok semata, tetapi juga merupakan instrumen penting pemerintah daerah sebagai penyangga (buffer stock) yang dapat dimanfaatkan secara cepat ketika masyarakat menghadapi kesulitan pangan.

“Keberadaan CPPD memungkinkan pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan,” katanya.

Dia mengakui tantangan ketahanan pangan ke depan semakin kompleks, mulai dari dampak perubahan iklim, fluktuasi harga, gangguan distribusi, hingga potensi bencana alam maupun non-alam yang dapat memengaruhi ketersediaan pangan masyarakat.

Terkait dengan hal itu, dia menekankan pengelolaan CPPD harus dilakukan secara profesional, terencana, dan terintegrasi, mulai dari pengadaan, penyimpanan, hingga penyaluran yang tepat sasaran.

Melalui rakor tersebut, pihaknya berharap terbangun sinergi yang kuat antarperangkat daerah serta pemangku kepentingan agar penyelenggaraan CPPD di Banyumas berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

“Penting juga untuk terus memperkuat data dan sistem informasi kerawanan pangan, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.

Wabup juga mengajak seluruh pihak menjadikan program tersebut sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan.

Sementara itu, Kepala DKPP Banyumas Sulistiono mengatakan anggaran CPPD tahun 2026 mencapai Rp478,4 juta dengan cadangan pangan berupa beras sebanyak 36,8 ton.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 ton beras dialokasikan untuk penanganan rawan pangan kronis kepada 750 penerima manfaat, masing-masing memperoleh bantuan 10 kilogram per bulan selama empat bulan,” katanya.

Selain itu, kata dia, sebanyak 6,8 ton beras disiapkan untuk penanganan bencana pada 2026, ditambah 10 ton sisa cadangan tahun 2025 yang akan disalurkan berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh bupati.

Ia mengatakan lokasi dan sasaran prioritas penyaluran difokuskan pada desa-desa prioritas berdasarkan indikator Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kabupaten Banyumas 2025, jumlah keluarga miskin, serta desa prioritas percepatan penurunan stunting tahun 2026.

Sulistiono mengharapkan dengan langkah tersebut, distribusi cadangan pangan dapat lebih tepat sasaran dan mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat Banyumas secara berkelanjutan.