Banyumas mempercepat penanganan RTLH untuk turunkan kemiskinan
Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan melalui penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.
“Rumah tidak hanya aspek fisik sebagai tempat berlindung, tetapi juga memberikan kenyamanan mental, menjaga privasi, serta menjadi media pendidikan keluarga,” kata Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono saat Peluncuran Penanganan RTLH APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2026 di Desa Besuki, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, Selasa.
Menurut dia, terpenuhinya kebutuhan dasar berupa rumah layak huni akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat ketahanan keluarga.
Kendati demikian, ia mengakui persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan di Banyumas. Berdasarkan data tahun 2025, tingkat kemiskinan di Banyumas mencapai 11,15 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Jawa Tengah sebesar 9,39 persen.
“Kondisi ini menjadi alasan utama kami menjadikan program RTLH sebagai prioritas pembangunan,” katanya.
Ia mengatakan jumlah RTLH di Banyumas masih cukup banyak, sehingga perlu percepatan penanganan secara terencana dan berkelanjutan.
Pada tahun sebelumnya, Banyumas mendapatkan bantuan perbaikan RTLH dari Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 500 unit dan Astra yang membantu 165 unit rumah.
“Ke depan masih ada potensi tambahan bantuan yang sedang dibahas,” katanya.
Hingga tahun 2025, kata dia, pemerintah daerah telah meningkatkan kualitas 28.885 unit RTLH. Capaian tersebut mendorong peningkatan indikator rumah layak huni di Banyumas menjadi 85,44 persen. Meskipun demikian, masih terdapat puluhan ribu RTLH yang perlu ditangani.
“Data sementara masih sekitar 60 ribuan, tetapi kami optimistis setelah verifikasi jumlahnya bisa di bawah 50 ribu,” katanya.
Ia menekankan percepatan penanganan RTLH membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun sektor swasta agar lebih cepat dan tepat sasaran.
Ditemui setelah acara, Bupati mengatakan Pemkab Banyumas juga menggandeng sektor swasta, seperti PT Sinar Tambang Artha Lestari (Semen Bima) dan Real Estat Indonesia (REI) dalam penanganan RTLH
“REI saat ini berkontribusi lima unit rumah, dan saya selaku anggota REI menyumbang satu unit melalui perusahaan saya. Kami dorong agar ke depan bisa minimal 10 unit,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Sakty Suprabowo mengatakan program RTLH tahun 2026 merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional tiga juta rumah.
“Program nasional tiga juta rumah ini bertujuan mengatasi backlog perumahan serta mempercepat akses masyarakat terhadap hunian layak, sehingga di daerah perlu didukung dengan pendataan yang akurat dan kolaborasi lintas sektor,” katanya.
Ia mengatakan penanganan RTLH di Banyumas bersumber dari berbagai skema pembiayaan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, hingga dukungan lembaga nonpemerintah.
Pembiayaan penanganan RTLH tahun 2026, meliputi alokasi dari APBN mencapai 821 unit yang merupakan porsi aspirasi DPR dan belum termasuk porsi kepala daerah, APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 549 unit senilai sekitar Rp10,9 miliar, serta APBD Kabupaten Banyumas sebanyak 279 unit.
Selain itu, terdapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banyumas yang membantu 140 unit senilai Rp3 miliar serta kontribusi sektor swasta dan asosiasi perumahan.
“Seluruh bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat agar tepat sasaran, dengan menggandeng PT BPR PKK Purwokerto (Perseroda) untuk mempermudah proses penyaluran,” katanya.
Ia mengatakan program RTLH tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik rumah, juga menjadi bagian dari strategi terpadu pengentasan kemiskinan di daerah.
Baca juga: Bupati Banyumas minta karang taruna aktif jawab berbagai persoalan sosial
Pewarta: Sumarwoto
Editor:
Edhy Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
