Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, meminta seluruh pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan memberikan data yang benar dan transparan.
"Berikan informasi selengkapnya saat petugas datang ke lapangan. Karena data yang terpotret akan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah ke depan," kata Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kudus Djatmiko Muhardi seusai mengikuti rilis inflasi di kantor BPS Kabupaten Kudus, Kamis.
Ia menjelaskan data yang dihimpun BPS merupakan bagian dari program satu data pemerintah, sehingga menjadi rujukan resmi dalam perencanaan pembangunan.
Menurut dia, informasi yang akurat dari masyarakat akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk memecahkan berbagai persoalan.
"Kalau informasi dari masyarakat tidak benar, justru bisa menimbulkan kebijakan yang tidak tepat. Padahal tujuannya untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat," ujarnya.
Djatmiko juga mengingatkan bahwa seluruh pelaku usaha, baik yang menjalankan usaha di rumah maupun di tempat khusus, wajib memberikan data sesuai kondisi sebenarnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus Eko Suharto mengajak masyarakat untuk bersikap responsif terhadap petugas sensus agar seluruh informasi dapat terekam dengan baik.
"Dengan jawaban yang sebenarnya, kondisi masing-masing sektor perekonomian dan komoditas unggulan bisa tergambar secara jelas," ujarnya.
Ia mengungkapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan berlangsung pada Mei hingga Agustus 2026. BPS juga akan merekrut petugas lapangan dengan melibatkan mitra, seperti pada Sensus Pertanian 2023 yang melibatkan sekitar 400 petugas.
Dalam sensus tersebut, berbagai aspek akan didata, mulai dari kondisi ekonomi rumah tangga, jumlah usaha di berbagai sektor, tenaga kerja, nilai produksi, hingga kendala yang dihadapi pelaku usaha. Termasuk pula perkembangan ekonomi kreatif seperti perdagangan daring, videografi, hingga profesi afiliator dan kreator konten (YouTuber).
Eko menegaskan kegiatan sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak, sehingga pelaku usaha tidak perlu khawatir karena tidak muncul identitas pelaku usaha yang muncul nantinya data global.
"Manfaat sensus ekonomi sangat besar. Pelaku usaha bisa mengetahui posisi dan peluang usahanya serta daya saingnya. Sementara bagi pemerintah, data ini menjadi dasar perencanaan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi," ujarnya.
Dengan data tersebut, lanjut dia, pemerintah dapat melihat potret perkembangan usaha di setiap daerah, termasuk perubahan potensi ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.