Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan, Jawa Tengah, siap mengkaji perluasan program pelatihan kerja guna memfasilitasi para calon tenaga kerja terampil agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Sri Budi Santosa di Pekalongan, Kamis, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dan komunikasi dengan para pelaku usaha, dunia industri, dan jejaring kerja untuk memformulasikan dan mendapatkan masukan maupun aspirasi terkait kebutuhan industri.
"Harapannya, dengan berkoordinasi dan berkomunikasi ini bisa diketahui kebutuhan industri kerja yang bisa diselaraskan dengan kebutuhan pelatihan kerja yang kami selenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)," katanya.
Menurut dia, dengan penyelarasan ini maka akan lebih efektif dalam mendidik dan melatih para calon tenaga kerja agar siap memasuki dunia kerja.
Nantinya, kata dia, masukan dan aspirasi dari jejaring kerja ini bisa menjadi bahan evaluasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penyusunan program-program pelatihan kerja di BLK maupun LPKS.
"Tentu prosesnya akan bertahap, seperti tadi ada masukan tentang kebutuhan akan bidang mekanik garmen untuk melakukan servis mesin-mesin yang ada di perusahaan. Kami tengah koordinasikan untuk mencari instruktur," kata Sri Budi Santosa.
Ia mengatakan pihaknya siap memfasilitasi para peserta pelatihan kerja dapat diikutkan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan agar mereka mendapat jaminan sosial ketika terjadi risiko kecelakaan kerja.
"Kami menilai para peserta pelatihan kerja dan peserta magang perlu mendapat jaminan sosial sebagai peserta di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," katanya.
Baca juga: Bupati Kudus imbau guru swasta ikut program jaminan perlindungan ketenagakerjaan
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Sri Budi Santosa di Pekalongan, Kamis, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dan komunikasi dengan para pelaku usaha, dunia industri, dan jejaring kerja untuk memformulasikan dan mendapatkan masukan maupun aspirasi terkait kebutuhan industri.
"Harapannya, dengan berkoordinasi dan berkomunikasi ini bisa diketahui kebutuhan industri kerja yang bisa diselaraskan dengan kebutuhan pelatihan kerja yang kami selenggarakan di Balai Latihan Kerja (BLK) maupun LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta)," katanya.
Menurut dia, dengan penyelarasan ini maka akan lebih efektif dalam mendidik dan melatih para calon tenaga kerja agar siap memasuki dunia kerja.
Nantinya, kata dia, masukan dan aspirasi dari jejaring kerja ini bisa menjadi bahan evaluasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam penyusunan program-program pelatihan kerja di BLK maupun LPKS.
"Tentu prosesnya akan bertahap, seperti tadi ada masukan tentang kebutuhan akan bidang mekanik garmen untuk melakukan servis mesin-mesin yang ada di perusahaan. Kami tengah koordinasikan untuk mencari instruktur," kata Sri Budi Santosa.
Ia mengatakan pihaknya siap memfasilitasi para peserta pelatihan kerja dapat diikutkan dalam kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan agar mereka mendapat jaminan sosial ketika terjadi risiko kecelakaan kerja.
"Kami menilai para peserta pelatihan kerja dan peserta magang perlu mendapat jaminan sosial sebagai peserta di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan," katanya.
Baca juga: Bupati Kudus imbau guru swasta ikut program jaminan perlindungan ketenagakerjaan