Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, tetap akan menegakkan protokol kesehatan serta mengurangi mobilitas warga ketika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berakhir, agar kasus COVID-19 tidak naik.
"Kebijakan yang dinilai efektif menekan kasus CPVID-19 tentunya akan dipertahankan, termasuk membatasi kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan serta tempat-tempat kuliner hanya melayani bungkus," kata Bupati Kudus H.M. Hartopo.
Hal tersebut disampaikan Hartopo saat menjadi pembicara pada acara Bincang Virtual ANTARA Kita dengan tema "Penanganan COVID-19 di Kudus" yang diselenggarakan Perum LKBN ANTARA Biro Jateng, Senin.
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Kudus turun 64,90 persen
Hadir sebagai pembicara lain pada kesempatan tersebut Ketua Sub Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Dwi Listyawardani serta Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar.
Hartopo menegaskan jam malam yang sudah berlangsung baik sebelum PPKM darurat maupun setelahnya juga akan menjadi pertimbangan untuk tetap diterapkan, termasuk check point.
Di wilayah terkecil sekalipun, kata dia, tetap akan digerakkan untuk memantau kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran kasus benar-benar bisa ditekan menjadi lebih rendah dari sekarang ini tercatat hanya 530 kasus aktif COVID-19.
Kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 12 Juni 2021 dengan total kasus aktif sebanyak 2.342 kasus, sedangkan kasus hariannya mencapai 500 kasus dan angka kematian per harinya 34 kasus, sedangkan BOR isolasi COVID-19 di hampir semua rumah sakit hampir 100 persen.
Sementara titik terendah terjadi pada bulan April 2021 dengan kasus aktif 50-an kasus dan tidak ada yang dirawat di rumah sakit.
Baca juga: Pemkab Kudus tunggu tambahan vaksin COVID-19
Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus, lanjut Hartopo, tidak terlepas dari tradisi saling mengunjungi dan silaturahim saat Lebaran, serta adanya kerumunan di beberapa tempat menjelang Lebaran, sedangkan masyarakatnya masih banyak yang abai prokes.
Hartopo mengaku kunci dalam penanganan COVID-19 yang sudah diterapkan, di antaranya sinergi dan bergotong-royong dalam mengajak masyarakat mau patuh terhadap prokes. Kemudian menyiapkan tempat isolasi terpusat dengan melibatkan desa, masing-masing menyediakan minimal 20 tempat tidur untuk membantu warga yang tidak memiliki tempat isolasi yang representatif dan tidak bercampur dengan anggota keluarga yang sehat.
Langkah berikutnya mengaktifkan "jogo tonggo" dan Satgas desa dengan melibatkan relawan, Porkdarwis, karang taruna, dan PKK, serta setiap muncul kasus baru, baik kepala desa dan camat harus melaporkan perkembangannya kepada Satgas Kabupaten Kudus.
Pemkab Kudus juga menerapkan pengetatan wilayah hingga tingkat desa dan RT bersamaan dengan penerapan PPKM Mikro untuk terus memantau kegiatan masyarakat mulai dari hajatan, tempat usaha warung makan hanya melayani bungkus, kemudian penutupan tempat wisata dan pemadaman lampu jalan raya serta beberapa tindakan lain.
"Vaksinasi COVID-19 juga digalakkan karena menjadi salah satu upaya membentuk herd immunity atau imunitas kelompok dengan melibatkan pihak swasta untuk sosialisasi dan mobilitas-nya. Sedangkan langkah terakhir yakni dengan penguatan 3T, mulai dari testing massif, tracing kontak erat, dan treatment bagi yang terkonfirmasi positif," tutur Hartopo.
Sementara pembicara lainnya, Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar menambahkan dalam mengantisipasi lonjakan pasien seiring terjadinya lonjakan kasus, pihaknya memang sangat berhati-hati dengan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rawat inap rumah rakit rujukan pasien COVID-19.
Apalagi, lahirnya peraturan bupati untuk sama-sama menyediakan tambahan tempat isolasi pasien COVID-19, akhirnya memunculkan inovasi mobilisasi di bangsal untuk ditutup dijadikan satu.
Untuk permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) spesialis, kata Abdul Azis, pihaknya membuat "tim work leveling" dengan melibatkan dokter spesialis lain selain paru, penyakit dalam dan jatung di antaranya, melibatkan dokter anak, dokter saraf dan dokter spesialis lain, sehingga dokter lain tidak kelelahan dalam melayani pasien.
RSUD Kudus juga menambah modalitas terapi pasien COVID-19, sehingga banyak membantu menurunkan angka kematian pasien termasuk dukungan dari berbagai pihak dalam menambah tenaga medis-nya, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun Pangdam IV/Diponegoro termasuk pemantau laboratorium PCR dan diperbaiki kualitas-nya.
"Kebijakan yang dinilai efektif menekan kasus CPVID-19 tentunya akan dipertahankan, termasuk membatasi kapasitas pengunjung di pusat perbelanjaan serta tempat-tempat kuliner hanya melayani bungkus," kata Bupati Kudus H.M. Hartopo.
Hal tersebut disampaikan Hartopo saat menjadi pembicara pada acara Bincang Virtual ANTARA Kita dengan tema "Penanganan COVID-19 di Kudus" yang diselenggarakan Perum LKBN ANTARA Biro Jateng, Senin.
Baca juga: Kasus positif COVID-19 di Kudus turun 64,90 persen
Hadir sebagai pembicara lain pada kesempatan tersebut Ketua Sub Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19 Dwi Listyawardani serta Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar.
Hartopo menegaskan jam malam yang sudah berlangsung baik sebelum PPKM darurat maupun setelahnya juga akan menjadi pertimbangan untuk tetap diterapkan, termasuk check point.
Di wilayah terkecil sekalipun, kata dia, tetap akan digerakkan untuk memantau kepatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan agar penyebaran kasus benar-benar bisa ditekan menjadi lebih rendah dari sekarang ini tercatat hanya 530 kasus aktif COVID-19.
Kasus COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 12 Juni 2021 dengan total kasus aktif sebanyak 2.342 kasus, sedangkan kasus hariannya mencapai 500 kasus dan angka kematian per harinya 34 kasus, sedangkan BOR isolasi COVID-19 di hampir semua rumah sakit hampir 100 persen.
Sementara titik terendah terjadi pada bulan April 2021 dengan kasus aktif 50-an kasus dan tidak ada yang dirawat di rumah sakit.
Baca juga: Pemkab Kudus tunggu tambahan vaksin COVID-19
Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus, lanjut Hartopo, tidak terlepas dari tradisi saling mengunjungi dan silaturahim saat Lebaran, serta adanya kerumunan di beberapa tempat menjelang Lebaran, sedangkan masyarakatnya masih banyak yang abai prokes.
Hartopo mengaku kunci dalam penanganan COVID-19 yang sudah diterapkan, di antaranya sinergi dan bergotong-royong dalam mengajak masyarakat mau patuh terhadap prokes. Kemudian menyiapkan tempat isolasi terpusat dengan melibatkan desa, masing-masing menyediakan minimal 20 tempat tidur untuk membantu warga yang tidak memiliki tempat isolasi yang representatif dan tidak bercampur dengan anggota keluarga yang sehat.
Langkah berikutnya mengaktifkan "jogo tonggo" dan Satgas desa dengan melibatkan relawan, Porkdarwis, karang taruna, dan PKK, serta setiap muncul kasus baru, baik kepala desa dan camat harus melaporkan perkembangannya kepada Satgas Kabupaten Kudus.
Pemkab Kudus juga menerapkan pengetatan wilayah hingga tingkat desa dan RT bersamaan dengan penerapan PPKM Mikro untuk terus memantau kegiatan masyarakat mulai dari hajatan, tempat usaha warung makan hanya melayani bungkus, kemudian penutupan tempat wisata dan pemadaman lampu jalan raya serta beberapa tindakan lain.
"Vaksinasi COVID-19 juga digalakkan karena menjadi salah satu upaya membentuk herd immunity atau imunitas kelompok dengan melibatkan pihak swasta untuk sosialisasi dan mobilitas-nya. Sedangkan langkah terakhir yakni dengan penguatan 3T, mulai dari testing massif, tracing kontak erat, dan treatment bagi yang terkonfirmasi positif," tutur Hartopo.
Sementara pembicara lainnya, Direktur RSUD Loekmono Hadi Kudus Abdul Aziz Achyar menambahkan dalam mengantisipasi lonjakan pasien seiring terjadinya lonjakan kasus, pihaknya memang sangat berhati-hati dengan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) rawat inap rumah rakit rujukan pasien COVID-19.
Apalagi, lahirnya peraturan bupati untuk sama-sama menyediakan tambahan tempat isolasi pasien COVID-19, akhirnya memunculkan inovasi mobilisasi di bangsal untuk ditutup dijadikan satu.
Untuk permasalahan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) spesialis, kata Abdul Azis, pihaknya membuat "tim work leveling" dengan melibatkan dokter spesialis lain selain paru, penyakit dalam dan jatung di antaranya, melibatkan dokter anak, dokter saraf dan dokter spesialis lain, sehingga dokter lain tidak kelelahan dalam melayani pasien.
RSUD Kudus juga menambah modalitas terapi pasien COVID-19, sehingga banyak membantu menurunkan angka kematian pasien termasuk dukungan dari berbagai pihak dalam menambah tenaga medis-nya, baik dari kalangan perguruan tinggi maupun Pangdam IV/Diponegoro termasuk pemantau laboratorium PCR dan diperbaiki kualitas-nya.