Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang menerapkan kegiatan surat menyurat atau administrasi pemerintahan tanpa menggunakan kertas sebagai bagian dari pencegahan penyebaran Virus Corona jenis baru (COVID-19).
Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Hety Kusumawati dalam keterangan tertulis di Magelang, Selasa, mengatakan fisik surat dalam surat menyurat pemerintahan saat ini tidak perlu dikirimkan ke Tata Usaha Sekda Kota Magelang.
Akan tetapi, katanya, pengiriman melalui surat elektronik maupun layanan pesan dengan nomor Whatapp yang sudah ditentukan.
Baca juga: Pesan pasien sembuh COVID-19: Jangan panik
Baca juga: Cegah corona, Musrenbang kabupaten dan wilayah di Temanggung ditunda
"Ketentuan ini kami berlakukan sampai dengan 31 Maret 2020. Selanjutnya akan dievaluasi dan ditentukan lagi paling lambat 1 April 2020,” kata dia.
Dia menjelaskan TU setda merupakan tempat bermuara surat menyurat kepada dan dari pimpinan daerah.
Surat menyurat itu, meliputi surat, undangan, nota dinas hingga laporan-laporan yang ditujukan untuk pimpinan daerah.
"Ini juga sekaligus upaya kita untuk mengurangi penggunaan kertas," katanya.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito telah melakukan rapat koordinasi dengan jajarannya di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Minggu (15/3) malam, guna menyikapi kondisi di Kota Magelang terkait dengan COVID-19.
Terkait dengan hasil rakor tersebut, ia antara lain menyampaikan bahwa aparatur sipil negara di lingkungan pemkot setempat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Hanya saja, katanya, presensi tidak menggunakan mesin sidik jari (finger-print) mulai 16-23 Maret 2020, sedangkan upacara dan apel pagi ditiadakan untuk sementara waktu.
"Saya minta kepala OPD bertanggung jawab untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam pelaksanaannya," kata Sigit.
Ia mengimbau masyarakat dan ASN menghindari kerumunan massa dan tidak bepergian ke luar daerah, termasuk kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja untuk sementara waktu dibatalkan.
Ia juga mengajak ASN berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah maupun di kantor, serta melakukan olahraga secukupnya.
"Begitu juga dengan para pemangku wilayah (camat dan lurah) diimbau agar dapat menggerakkan masyarakatnya untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Saya mengajak masyarakat untuk menyikapi pandemi virus ini dengan bijak, tetap waspada, tidak berlebihan, dan tidak menyebarkan berita hoaks terkait COVID-19," katanya.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Ganjar tutup destinasi wisata dan tempat hiburan
Baca juga: Presiden Jokowi larang pemda ambil kebijakan "lockdown"
Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian, Sekretaris Daerah Pemkot Magelang Hety Kusumawati dalam keterangan tertulis di Magelang, Selasa, mengatakan fisik surat dalam surat menyurat pemerintahan saat ini tidak perlu dikirimkan ke Tata Usaha Sekda Kota Magelang.
Akan tetapi, katanya, pengiriman melalui surat elektronik maupun layanan pesan dengan nomor Whatapp yang sudah ditentukan.
Baca juga: Pesan pasien sembuh COVID-19: Jangan panik
Baca juga: Cegah corona, Musrenbang kabupaten dan wilayah di Temanggung ditunda
"Ketentuan ini kami berlakukan sampai dengan 31 Maret 2020. Selanjutnya akan dievaluasi dan ditentukan lagi paling lambat 1 April 2020,” kata dia.
Dia menjelaskan TU setda merupakan tempat bermuara surat menyurat kepada dan dari pimpinan daerah.
Surat menyurat itu, meliputi surat, undangan, nota dinas hingga laporan-laporan yang ditujukan untuk pimpinan daerah.
"Ini juga sekaligus upaya kita untuk mengurangi penggunaan kertas," katanya.
Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito telah melakukan rapat koordinasi dengan jajarannya di Pendopo Pengabdian Rumah Dinas Wali Kota Magelang, Minggu (15/3) malam, guna menyikapi kondisi di Kota Magelang terkait dengan COVID-19.
Terkait dengan hasil rakor tersebut, ia antara lain menyampaikan bahwa aparatur sipil negara di lingkungan pemkot setempat tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
Hanya saja, katanya, presensi tidak menggunakan mesin sidik jari (finger-print) mulai 16-23 Maret 2020, sedangkan upacara dan apel pagi ditiadakan untuk sementara waktu.
"Saya minta kepala OPD bertanggung jawab untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban dalam pelaksanaannya," kata Sigit.
Ia mengimbau masyarakat dan ASN menghindari kerumunan massa dan tidak bepergian ke luar daerah, termasuk kunjungan kerja dan penerimaan kunjungan kerja untuk sementara waktu dibatalkan.
Ia juga mengajak ASN berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah maupun di kantor, serta melakukan olahraga secukupnya.
"Begitu juga dengan para pemangku wilayah (camat dan lurah) diimbau agar dapat menggerakkan masyarakatnya untuk senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Saya mengajak masyarakat untuk menyikapi pandemi virus ini dengan bijak, tetap waspada, tidak berlebihan, dan tidak menyebarkan berita hoaks terkait COVID-19," katanya.
Baca juga: Antisipasi COVID-19, Ganjar tutup destinasi wisata dan tempat hiburan
Baca juga: Presiden Jokowi larang pemda ambil kebijakan "lockdown"