UHC Non Cutt Off Banyumas jadi harapan warga kurang mampu

Jumat, 8 Mei 2026 19:04 WIB

Salmi Ainun (28), warga Desa Sambirata, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026), bersyukur dengan adanya Program Universal Health Coverage (UHC) Non Cutt Off yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). ANTARA/HO-BPJS Kesehatan

Alhamdulillah sangat membantu sekali bagi saya dan keluarga.

Purwokerto (ANTARA) - Program Universal Health Coverage (UHC) Non Cutt Off yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi harapan bagi warga di tengah keterbatasan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan secara rutin.

Salah satu warga yang merasakan manfaat program tersebut adalah Salmi Ainun (28), warga Desa Sambirata, Kabupaten Banyumas, yang mengurus kembali kepesertaan JKN di Mal Pelayanan Publik (MPP) Banyumas, Jumat.

Dengan wajah lega, Salmi mengaku program UHC Non Cutt Off memberi harapan baru bagi dirinya dan keluarga di tengah kondisi kesehatannya yang mengharuskan kontrol rutin ke dokter spesialis kandungan.

“Saya sebelumnya peserta PBI APBN, tapi ternyata sudah nonaktif. Padahal saya harus rutin periksa kandungan dan kontrol ke dokter spesialis,” katanya.

Ia menuturkan kepesertaan JKN yang tidak aktif sempat membuat dirinya menjalani pemeriksaan sebagai pasien umum dengan biaya yang cukup besar bagi kondisi ekonomi keluarganya.

“Sekali kontrol dan obat bisa sampai sekitar Rp600 ribu. Jujur saya merasa berat sekali karena suami saya hanya pedagang kecil biasa,” katanya.

Menurut dia, kondisi tersebut sempat membuat dirinya bingung karena di satu sisi dokter menyarankan kontrol rutin untuk memantau kondisi kesehatannya, namun di sisi lain keterbatasan biaya menjadi kendala.

“Mau tidak periksa takut tambah parah, tapi mau periksa juga tidak punya biaya,” katanya.

Salmi mengatakan dirinya kemudian mendapat informasi dari keluarga terkait Kabupaten Banyumas yang telah menerapkan UHC Non Cutt Off dalam Program JKN, sehingga masyarakat yang memenuhi syarat dapat didaftarkan sebagai peserta dengan iuran yang ditanggung pemerintah daerah.

“Baru kemarin dapat info dari keluarga, katanya bisa daftar JKN yang iurannya dibayari Pemda Banyumas,” katanya.

Tanpa menunggu lama, ia mendatangi loket Dinas Sosial Banyumas di MPP Banyumas untuk mengurus kepesertaan JKN miliknya.

Ia mengaku proses pelayanan berjalan mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Petugas juga memberikan penjelasan terkait proses aktivasi kepesertaan yang dapat dipantau secara berkala melalui aplikasi Mobile JKN maupun layanan PANDAWA dengan estimasi aktivasi paling cepat 1x24 jam.

“Tadi saya daftar di loket Dinsos Banyumas, petugasnya baik dan tidak ribet, jadi merasa nyaman,” kata ibu dua anak itu.

Bagi Salmi dan keluarganya, kehadiran program UHC Non Cutt Off menjadi solusi nyata di tengah persoalan kesehatan dan keterbatasan ekonomi yang sedang dihadapi.

“Alhamdulillah sangat membantu sekali bagi saya dan keluarga. Sekarang saya jadi lebih tenang untuk berobat dan kontrol lagi. Terima kasih Pemda Banyumas dan BPJS Kesehatan,” katanya.