Boyolali (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan kasus kekerdilan (stunting) sudah menjadi isu nasional yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
"Kekerdilan adalah kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya," kata Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Nanang Dwi Saputro, disela acara sosialisasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Boyolali 2019, di Aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali, Jumat.
Baca juga: Angka kasus kekerdilan di Jepara capai 20,84 persen
Nanang Dwi Saputro mengatakan di Indonesia, kasus tersebut masih menjadi perhatian dan prioritas utama oleh jajaran kesehatan. Kekerdilan ini, diyakini menghambat tumbuh kembang anak yang berpengaruh pada prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan.
"Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi penanggulangan kekerdilan di Boyolali. Untuk itu, perlu dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga ke tingkat pemerintah desa," katanya.
Prioritas nasional, terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), saat ini adalah peningkatan kualitas untuk mewujudkan SDM yang unggul.
Oleh karena itu, pihaknya demi menekan angka kekerdilan di Provinsi Jawa Tengah, melakukan lima pilar penting dalam penanganan kasus tersebut, yakni komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program.
Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kabupaten Boyolali, Khusnul Hadi, pihaknya berharap agar kasus kekerdilan tidak meluas di Kabupaten Boyolali.
"Boyolali sendiri siap tekan kasus ini," kata Khusnul.
Kekerdilan di Boyolali bisa ditekan untuk mendukung program Pemerintah Presiden Joko Widodo, soal peningkatan kualitas SDM yang unggul, katanya.
Baca juga: Daun kelor bisa atasi kekerdilan? Ini penjelasannya
"Kekerdilan adalah kondisi dimana seorang anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya," kata Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Nanang Dwi Saputro, disela acara sosialisasi Penanggulangan Stunting Kabupaten Boyolali 2019, di Aula Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP3D) Kabupaten Boyolali, Jumat.
Baca juga: Angka kasus kekerdilan di Jepara capai 20,84 persen
Nanang Dwi Saputro mengatakan di Indonesia, kasus tersebut masih menjadi perhatian dan prioritas utama oleh jajaran kesehatan. Kekerdilan ini, diyakini menghambat tumbuh kembang anak yang berpengaruh pada prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan.
"Oleh karena itu, Bappeda Provinsi Jawa Tengah mengadakan sosialisasi penanggulangan kekerdilan di Boyolali. Untuk itu, perlu dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga ke tingkat pemerintah desa," katanya.
Prioritas nasional, terkait dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), saat ini adalah peningkatan kualitas untuk mewujudkan SDM yang unggul.
Oleh karena itu, pihaknya demi menekan angka kekerdilan di Provinsi Jawa Tengah, melakukan lima pilar penting dalam penanganan kasus tersebut, yakni komitmen, kampanye, konvergensi program, akses pangan bergizi dan monitoring program.
Menurut Kepala Bidang Sosial Budaya BP3D Kabupaten Boyolali, Khusnul Hadi, pihaknya berharap agar kasus kekerdilan tidak meluas di Kabupaten Boyolali.
"Boyolali sendiri siap tekan kasus ini," kata Khusnul.
Kekerdilan di Boyolali bisa ditekan untuk mendukung program Pemerintah Presiden Joko Widodo, soal peningkatan kualitas SDM yang unggul, katanya.
Baca juga: Daun kelor bisa atasi kekerdilan? Ini penjelasannya