Boyolali (ANTARA) - Para sekretaris desa di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mendapat pelatihan tentang manajemen arsip untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik, berlandaskan prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, dan profesionalisme.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Boyolali, Muhammad Qodri, di sela acara Bimbingan Pertemuan Teknis Kearsipan bagi Sekdes Pemkab Boyolali di Boyolali, Senin, mengatakan kegiatan itu salah satu syarat untuk melakukan suatu perubahan manajemen pemerintahan menuju arah yang lebih transparan dan akuntabel.
"Perubahan ini tentunya berimplikasi terhadap manajemen kearsipan pemerintah," kata dia.
Kegiatan Bimtek Kearsipan bagi Sekdes di Boyolali tersebut, diikuti 50 sekdes dari Kecamatan Gladagsari, Ampel, Teras, dan Banyudono.
Dia menjelaskan pengelolaan masalah kearsipan dituntut untuk lebih mengemuka mengingat hakikat dokumen sebagai rekam jejak dan sumber informasi yang penting, khususnya dalam penyediaan bahan yang memiliki akuntabilitas bagi kepentingan publik.
"Dengan menumpuknya arsip-arsip secara tidak terkontrol, maka dokumen cenderung diabaikan cara pengelolaannya. Hal ini karena tidak disimpan dalam satu sistem, sehingga diperlukan waktu yang relatif lama dan sulit untuk menemukan kembali," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, agar fungsi arsip dapat benar-benar optimal, khususnya sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka keberadaan arsip harus diselamatkan, sedangkan pengelolaannya harus secara profesional, sesuai dengan kaidah serta ketentuan yang berlaku.
Pihaknya memberikan pelatihan kepada para sekretaris desa yang baru saja terpilih dan menduduki jabatan tersebut, agar mereka mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan cara pengelolaan arsip secara benar.
"Kepada sekdes yang sudah dilatih soal kearsipan ini, kami berharap pemerintahaan pedesaan di Boyolali akan lebih transparan, memiliki akuntabilitas dan profesionalis," kata dia.
Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Arpus) Kabupaten Boyolali, Muhammad Qodri, di sela acara Bimbingan Pertemuan Teknis Kearsipan bagi Sekdes Pemkab Boyolali di Boyolali, Senin, mengatakan kegiatan itu salah satu syarat untuk melakukan suatu perubahan manajemen pemerintahan menuju arah yang lebih transparan dan akuntabel.
"Perubahan ini tentunya berimplikasi terhadap manajemen kearsipan pemerintah," kata dia.
Kegiatan Bimtek Kearsipan bagi Sekdes di Boyolali tersebut, diikuti 50 sekdes dari Kecamatan Gladagsari, Ampel, Teras, dan Banyudono.
Dia menjelaskan pengelolaan masalah kearsipan dituntut untuk lebih mengemuka mengingat hakikat dokumen sebagai rekam jejak dan sumber informasi yang penting, khususnya dalam penyediaan bahan yang memiliki akuntabilitas bagi kepentingan publik.
"Dengan menumpuknya arsip-arsip secara tidak terkontrol, maka dokumen cenderung diabaikan cara pengelolaannya. Hal ini karena tidak disimpan dalam satu sistem, sehingga diperlukan waktu yang relatif lama dan sulit untuk menemukan kembali," kata dia.
Oleh karena itu, kata dia, agar fungsi arsip dapat benar-benar optimal, khususnya sebagai bahan pertanggungjawaban kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka keberadaan arsip harus diselamatkan, sedangkan pengelolaannya harus secara profesional, sesuai dengan kaidah serta ketentuan yang berlaku.
Pihaknya memberikan pelatihan kepada para sekretaris desa yang baru saja terpilih dan menduduki jabatan tersebut, agar mereka mendapatkan pemahaman, pengetahuan, dan cara pengelolaan arsip secara benar.
"Kepada sekdes yang sudah dilatih soal kearsipan ini, kami berharap pemerintahaan pedesaan di Boyolali akan lebih transparan, memiliki akuntabilitas dan profesionalis," kata dia.