Hal tersebut terungkap saat kunjungan Komisi III DPR ke Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WIlayah Jawa Tengah di Semarang, Selasa.

Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan berbagai masukan tentang kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah ini harus segera dicari solusinya.

Menurut dia, banyak yang mengusulkan agar di LP dipasang alat pengacak sinyal telepon seluler, kamera pengawas hingga mesin X-Ray.

"Khususnya untuk lapas-lapas besar yang minta," kata politikus Partai Amanat Nasional yang memimpin kunjungan kerja rombingan tersebut.

Selain itu, lanjut dia, kondisi sejumlah LP yang harus segera diperbaiki maupun direlokasi.

Ia mencontohkan LP Pekalongan yang hampir sepanjang tahun terendam limpasan air laut maupun banjir.

Ia juga mengungkapkan tentang rencana pemanfaatkan bangunan LP Ambarawa yang masuk sebagai cagar budaya untuk pariwisata.

Permasalahan lain berkaitan dengan sumber daya manusia, kata dia, yakni tentang keterbatasan petugas LP.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian, menurut dia, mengingat masih adanya moratorium penerimaan pegawai negeri sipil sehingga sulit untuk menambah jumlah pegawai.

Sementara Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia WIlayah Jawa Tengah Bambang Sumardiono menilai berbagai hal yang disampaikan dalam forum tersebut merupakan permasalahan klasik.

"Kalau sumber daya manusia tidak bisa ditambah, maka diperlukan dukungan dari berbagai alat-alat berbasis teknologi," katanya.

Menurut dia, dari 24 LP dan 20 rumah tahanan yang tersebar di seluruh Jawa Tengah, terdapat tiga tempat yang memerlukan perhatian, yakni di Pekalongan, Ambarawa, dan Kendal.

Selain itu, lanjut dia, terdapat tujuh unit pelaksana teknis baru yang diharapkan dapat segera dimanfaatkan pada akhir 2015 ini untuk mengurangi kelebihan kapasitas warga binaan di dalam LP maupun rutan.