Pemprov Jateng perkuat perlindungan santri lewat satgas pesantren

Senin, 11 Mei 2026 08:19 WIB

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen dalam Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5/2026). (ANTARA/HO-Pemprov Jateng)

Kasus kekerasan sering kali tidak terungkap karena korban takut bicara

Banjarnegara (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat perlindungan bagi ratusan ribu santri melalui pembentukan satuan tugas (satgas) anti-bullying (anti-perundungan) dan anti-kekerasan terhadap perempuan serta anak di lingkungan pondok pesantren.

Dalam Halaqah Interaktif Pengasuh Pesantren Putri Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Minggu (10/5), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan santri yang lebih terstruktur, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai pesantren.

“Intinya adalah edukasi ke pesantren-pesantren tentang pentingnya perlindungan santri, kemudian pembentukan satgas anti-bullying dan anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Kegiatan bertema “Dari Pesantren untuk Pesantren: Membangun Sistem Perlindungan Santri Berbasis Nilai Pesantren di Jawa Tengah” itu merupakan hasil sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) Jawa Tengah.

Lebih lanjut, tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu menegaskan perlindungan santri tidak cukup hanya melalui penanganan kasus, tetapi harus dibangun melalui sistem terintegrasi yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, hingga pendampingan psikologis.

Menurut dia, Pemprov Jateng juga mengintegrasikan program Dokter Spesialis Keliling (Spelling) dengan program anjangsana pesantren yang dijalankan RMI NU Jawa Tengah agar layanan kesehatan dapat menjangkau lingkungan pondok pesantren secara langsung.

Melalui skema tersebut, layanan kesehatan tidak hanya mencakup pemeriksaan fisik, tetapi juga diperkuat dengan pendampingan psikolog dan psikiater untuk menjawab persoalan kesehatan mental di kalangan santri.

“Kasus kekerasan sering kali tidak terungkap karena korban takut bicara. Karena itu, kami sedang merumuskan kanal aduan khusus yang bisa diakses secara profesional, termasuk lewat layanan telemedis,” katanya.

Ia menegaskan pesantren harus menjadi ruang aman yang tidak hanya mendidik secara keilmuan, tetapi juga memberikan perlindungan emosional dan psikologis bagi para santri.

“Kalau korban tidak berani bicara langsung, setidaknya mereka punya ruang aman untuk menyampaikan. Ini yang sedang kami siapkan,” katanya.

Selain aspek perlindungan, Pemprov Jateng juga memperkuat pemberdayaan pesantren melalui program beasiswa pendidikan bagi kiai, ustaz, ustazah, dan santri.

Saat ini tercatat lebih dari 600 pendaftar untuk program beasiswa dalam dan luar negeri yang difasilitasi melalui kerja sama dengan 41 perguruan tinggi dalam negeri serta akses studi ke sejumlah negara seperti Mesir dan Yaman.

“Harapannya setelah selesai studi, mereka kembali khidmah ke pesantren. Ini investasi sumber daya manusia untuk masa depan pesantren Jawa Tengah,” kata Taj Yasin.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi menegaskan perlindungan anak merupakan agenda strategis nasional.

Menurut dia, pesantren memiliki posisi penting dalam membangun ekosistem pendidikan yang aman karena menjadi ruang pengasuhan anak selama 24 jam.

Oleh karena itu, Kementerian PPPA siap berkolaborasi dengan Pemprov Jateng dan kalangan pesantren untuk mewujudkan pesantren ramah anak dan ramah perempuan.

Sementara itu, Ketua RMI NU Jawa Tengah Ahmad Fadlullah Turmudzi mengatakan pihaknya selama dua tahun terakhir aktif melakukan konsolidasi dan pendampingan ke pesantren-pesantren di seluruh Jawa Tengah.

Dari proses tersebut, kata dia, pihaknya menangkap kebutuhan mendesak akan penguatan pola pengasuhan, peningkatan kapasitas pembimbing, serta sistem perlindungan santri yang lebih terstruktur.

“Pesantren membutuhkan penguatan sumber daya manusia, terutama para pendamping santri. Karena itu tahun ini kami fokus pada pelatihan musyrif-musyrifah di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.

Ia menyebut Jawa Tengah memiliki 5.451 pondok pesantren dengan jumlah santri sekitar 555 ribu orang sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Pada akhir halaqah, para pengasuh pesantren se-Jawa Tengah merekomendasikan pembentukan Satgas Perlindungan Santri di seluruh pesantren sebagai fondasi penguatan sistem perlindungan dan upaya menjaga pesantren tetap menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, serta menjunjung tinggi nilai kasih sayang.