Ekonomi Jateng tumbuh 5,37 persen di bawah kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin

Rabu, 4 Maret 2026 17:23 WIB

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (4/3/2026). ANTARA/Aris Wasita

Solo (ANTARA) - Ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2025 berhasil tumbuh 5,37 persen di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

“Pertumbuhan ekonomi kalau melambat tidak berarti buruk. Di dalamnya bisa saja ada sektor-sektor yang tetap maju,” kata Statistisi Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah Didik Nursetyohadi pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah, Selasa.

Angka tersebut dinilai positif meskipun terjadi perlambatan konsumsi rumah tangga sejak triwulan III 2023.

Ia mengatakan struktur ekonomi Jawa Tengah makin kuat karena tidak lagi hanya bergantung pada konsumsi. Investasi dan sektor industri menjadi penopang utama, terutama dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal yang mendorong aktivitas industri berskala besar.

“Konsumsi memang mulai melambat sejak triwulan III 2023 dan diikuti tekanan inflasi, tetapi investasi tetap bergerak dan itu menjaga pertumbuhan,” katanya.

Dari sisi kesejahteraan, garis kemiskinan per November 2025 berada di angka Rp570.000/ kapita, sedangkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah telah mencapai Rp3,2 juta.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah Zulkifli Gayo mengatakan pencapaian satu tahun kepemimpinan Ahmad Luthfi-Taj Yasin harus dilihat juga dari substansi kebijakan.

“Pimpinan jangan diukur dari populisnya saja, tapi juga dari capaian nyata dan dampaknya bagi masyarakat,” katanya.

Menurut dia, kerja sama antardaerah menjadi salah satu kunci pencapaian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Beberapa di antaranya kerja sama dengan Jawa Timur dan Lampung yang sampai saat ini terus diperkuat.

Selain itu, sinergi dengan 111 perguruan tinggi juga terus dikembangkan untuk mendukung riset dan inovasi kebijakan.

Sementara itu, dikatakannya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus mengejar pembangunan rumah tidak layak huni. Sampai dengan saat ini sekitar 200.000 unit rumah telah terbangun.

Dari total itu, biaya yang dikover oleh pemerintah pusat sekitar 17.000 unit. Dari sisi RPJMD, dikatakannya, tujuh dari delapan indikator kepemimpinan telah tercapai.

“Hanya satu indikator yang masih berproses, yakni Indeks Integritas Nasional,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNS Irwan Tri Nugroho mengatakan kolaborasi antara pemerintah dengan dunia pendidikan harus terus dijaga keberlanjutannya.

“Harus berkelanjutan dan benar-benar dioptimalkan,” katanya.