Solo (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta, Jawa Tengah, ikut memantau penyelenggaraan festival makanan non-halal yang terselenggara di Mal Solo Paragon Surakartaagar tidak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
"Di negara demokrasi tidak ada yang harus minoritas atau yang lain. Semua akan difasilitasi, dengan catatan mestinya ada norma yang harus didiskusikan bersama," kata Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa di Solo, Jumat.
Ia berharap tidak ada satupun acara di Solo yang merugikan salah satu pihak, termasuk Festival Pecinan Nusantara.
"Harapannya tidak ada yang dirugikan, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan Kota Surakarta. Jangan sampai masalah event-event di Kota Surakarta menjadikan Solo tidak kondusif," katanya.
Sebelumnya festival makanan non-halal yang diikuti oleh 34 pelaku usaha tersebut diwarnai dengan munculnya polemik di masyarakat. Salah satu pihak yang sempat mempersoalkan yakni Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS). Dalam hal ini DSKS menyoroti soal spanduk pemberitahuan yang dinilai terlalu vulgar.
Terkait penyelenggaraan serupa ke depan, ia meminta agar pihak penyelenggara memahami prosedur dan norma yang ada.
"Mulai izin berjalan, judul event apa, apakah berpengaruh dengan yang lain, apakah sesuai dengan kondisinya," katanya.
Pihaknya juga berupaya meminimalisasi dampak yang terjadi setelah festival tersebut. Apalagi, Solo dikenal sebagai kota toleran di Indonesia.
"Jangan sampai kesannya Pemkot Surakarta sosialisasi makanan non-halal. Dampak ini yang kita minimalisir. Dengan kejadian itu, yang tadinya tidak pernah ada sesuatu dengan munculnya itu jadi gronjalan (masalah), tapi bagi pemkot tidak masalah," katanya.
Baca juga: Festival makanan nonhalal di Paragon Solo kembali dibuka
Baca juga: Festival kuliner nonhalal di Solo dihentikan sementara
