Pemprov Jateng gencarkan pemberdayaan masyarakat, kurangi kemiskinan

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan program-program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya percepatan pengurangan angka kemiskinan.

“Program pemberdayaan masyarakat dilakukan di daerah miskin ekstrem melalui berbagai pelatihan keterampilan, pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, pemenuhan air bersih, listrik murah, serta pencegahan stunting,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno di Semarang, Kamis.

Menurut dia, program pemberdayaan masyarakat yang menyasar daerah miskin ekstrem penting dilakukan oleh pemerintah bersama Badan Amil Zakat Nasional dan para pemangku kepentingan lainnya, terutama program pelatihan dan pendampingan wirausaha, pertukangan, serta keterampilan lainnya.

“Yang jauh lebih penting, bagaimana mereka bisa berdaya, bisa mempunyai pekerjaan dan penghasilan rutin, sehingga mereka bisa terentaskan dari kemiskinan,” ujarnya.

Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarsektoral juga penting dilakukan karena penanganan kemiskinan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri.

“Harus ada kolaborasi untuk bergerak bersama, menuntaskan persoalan-persoalan kemiskinan di zona merah atau masuk kategori miskin ekstrem,” katanya.

Kepala Biro Pembangunan Daerah, Setda Jateng, Endi Faiz Effendi menambahkan terdapat delapan strategi penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng yakni pendekatan kualitas rumah tidak layak huni, bantuan jamban sehat, pemenuhan air bersih, listrik murah, penanganan tengkes, disabilitas, anak putus sekolah, dan orang tidak bekerja.

“Kita akan menuntaskan sisa intervensi yang menjadi strategi legacy (warisan) dari gubernur kemarin (Ganjar Pranowo). Ada delapan intervensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Jateng,” ujarnya.

Dirinya optimistis target pengentasan kemiskinan ekstrem di Jateng dapat tercapai dengan adanya kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jateng.

Di antaranya, menggandeng organisasi perangkat daerah (OPD), Baznas, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), perusahaan swasta melalui dana CSR, dan filantropi Indonesia.*